57 Eks Pegawai Perjuangkan Kembali ke KPK Lewat KIP, Novel Baswedan: Ini Bukan Pilihan Tapi Wajib

Ringkasan Berita:

• IM57+ Institute tengah menempuh jalur hukum di Komisi Informasi Publik untuk membongkar hasil TWK yang dinilai manipulatif
• Upaya kembali ke KPK sebuah kewajiban untuk melawan kesewenang-wenangan pimpinan KPK era Firli Bahuri
• Novel menjelaskan kewajiban itu didasari oleh fakta bahwa proses penyingkiran mereka sarat manipulasi

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perjuangan 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disingkirkan melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk memulihkan hak-hak mereka kembali mengemuka. 

Kelompok yang tergabung dalam IM57+ Institute kini tengah menempuh jalur hukum di Komisi Informasi Publik (KIP) untuk membongkar hasil TWK yang dinilai manipulatif.

Baca juga: Yudi Purnomo Ogah Kembali ke KPK Seperti Rekannya Eks Pegawai Korban Tak Lolos TWK, Ini Alasan Dia

Komisi Informasi Publik (KIP) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 

Lembaga ini bertugas mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di badan-badan publik dan menyelesaikan sengketa informasi antara badan publik dan pemohon informasi.

Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, menegaskan upaya kembali ke lembaga antirasuah bukanlah sekadar persoalan mau atau tidak, melainkan sebuah kewajiban untuk melawan kesewenang-wenangan pimpinan KPK era Firli Bahuri.

"Ini bukan masalah mau atau tidak kembali ke KPK, tetapi wajib," kata Novel Baswedan kepada Tribunnews.com, Senin (20/10/2025).

Novel, yang kini berstatus sebagai ASN di lingkungan Polri, menjelaskan bahwa kewajiban itu didasari oleh fakta bahwa proses penyingkiran mereka sarat manipulasi.

"Karena kesewenang-wenangan, manipulasi dan pelanggaran hukum yang dilakukan Firli dkk untuk menyingkirkan kawan-kawan yang bekerja baik tidak boleh dimaklumi," katanya.

Baca juga: 57 Mantan Pegawai KPK Jadi Korban Rekayasa Tes Wawasan Kebangsaan

Ia pun menantang pimpinan KPK saat ini, Setyo Budiyanto, untuk tidak meneruskan kebijakan era Firli yang terbukti melemahkan KPK.

Langkah konkret perjuangan IM57+ Institute saat ini adalah melalui sengketa informasi di KIP. 

Novel menjelaskan bahwa permohonan ke KIP ini diajukan untuk melawan proses TWK tahun 2021 yang ia sebut "manipulatif dan melanggar hukum".

"Permohonan itu telah kami sampaikan pada tahun 2021, tetapi baru dipanggil untuk sidang sekarang," jelas Novel.

Gugatan ini dilayangkan karena hasil TWK yang menjadi dasar pemecatan mereka tidak pernah dibuka dengan alasan rahasia. 

"Ini aneh dan melanggar hak dasar manusia," tambahnya.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito. 

Lakso menegaskan bahwa seluruh 57 eks pegawai "satu suara" untuk kembali ke KPK sebagai bentuk pemulihan hak.

Langkah di KIP, menurut Lakso, krusial agar hasilnya dapat menjadi pertimbangan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan hak para pegawai.

Wacana pengembalian 57 pegawai ini dinilai menjadi momentum pembuktian bagi era pemerintahan baru. 

Mantan penyidik senior KPK lainnya, Praswad Nugraha, menyatakan bahwa langkah ini adalah "ajang pembuktian nyata" bagi Presiden Prabowo Subianto dan Ketua KPK Setyo Budiyanto.

"Harus ditarik garis demarkasi yang jelas antara era Firli Bahuri dan era Setyo Budiyanto," kata Praswad.

Menurutnya, mengembalikan para pegawai yang teruji integritasnya adalah cara paling konkret untuk membuktikan bahwa KPK telah berubah dan memiliki political will yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

Respons KPK

Menanggapi tuntutan pembukaan data TWK di KIP, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pihak lembaga antirasuah akan menghormati proses hukum yang berjalan.

"Nah saat ini kita fokus dulu ke proses yang sedang berjalan di KIP untuk menguji terkait dengan hasil tersebut apakah dibuka untuk publik atau tidak," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/10/2025).

KPK, kata Budi, akan menghormati apapun putusan KIP nantinya. 

"Kita hormati prosesnya antara pemohon dan termohon," sebutnya.