TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah belum menetapkan biaya haji 2026. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf berencana membahasnya pada Rapat Panitia Kerja BPIH bulan ini dengan DPR.

Menjelang rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan terus memangkas biaya dan waktu tunggu ibadah haji bagi jemaah haji Indonesia.

“Saya minta biaya haji harus terus turun. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” kata Prabowo saat memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025). Agenda sidang ini bertepatan dengan satu tahun pemerintahan.

Selain menurunkan biaya, Prabowo juga menginginkan percepatan waktu tunggu haji, dari 40 tahun saat ini dipotong menjadi 26 tahun. 

“Dari waktu tunggu 40 tahun sekarang bisa hampir setengah kita potong, waktu tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga, kita berusaha untuk memotong lebih,” kata Prabowo.

Baca juga: Apresiasi Mentan Amran, Prabowo: Target Swasembada Tercapai Lebih Cepat

Prabowo optimistis dua agenda itu bisa terealisasi. Apalagi saat ini pemerintah sudah membentuk Kementerian Haji dan Umrah, berbeda dengan sebelumnya, di mana urusan haji berada di bawah Badan Penyelenggara Haji.

Prabowo pun mengungkapkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah itu didirikan atas permintaan Pemerintah Arab Saudi karena mereka melihat urusan haji harus ditangani setingkat kementerian.

“Arab Saudi menginginkan menteri, karenanya kita perlu menyesuaikan. Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji. Dan saya minta terus berurusan dengan mereka, Menteri Haji (Gus Irfan) tidak hadir (di Sidang Paripurna) karena berada di Arab Saudi, berurusan dengan mereka,” kata Presiden.

Progres lain adalah Pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah menyetujui Pembangunan Kampung Indonesia di Kota Mekah. Pencapaian ini tak terlepas dari pendekatan terus-menerus dari Pemerintah Indonesia. Prabowo menyebut bahwa Pemerintah saat ini tengah mencari lahan untuk dijadikan Kampung Indonesia di Arab Saudi. Beberapa lahan bahkan sudah ada dan tak terlalu jauh dari Masjidil Haram.

Baca juga: Satu Tahun Prabowo-Gibran, Partai Buruh Singgung Gelombang PHK Meningkat dan Korupsi di Kemnaker

“Saya datangi beberapa kali, saya lobi terus. Mungkin Beliau kasihan sama kita. Dan untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di Kota Suci. Mereka ubah undang-undangnya khusus untuk kita,” kata Prabowo.

“Mudah-mudahan ya, Menteri Agama sudah merintis. Kepala Danantara (Rosan Roeslani) juga merintis. Beliau bolak-balik ke situ, tapi Alhamdulillah prestasi. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita akan punya kampung haji sendiri. Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri,” sambungnya.

Tahun 2025 ini, pemerintah dan DPR menyepakati besaran BPIH untuk setiap calon jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp 89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp 16 ribu dan 1 SAR sebesar Rp 4.266,67. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp 93.410.286,00.

Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jamaah dan nilai manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jamaah. Bipih yang dibayar jamaah, rata-rata sebesar Rp 55.431.750,78 atau 62 persen dari total BPIH 2025.(*)

Baca juga: Rapor Setahun Prabowo-Gibran, ICW Soroti MBG: Cerminan Politik Patronase, Pengadaan Tak Transparan