Prof Sulfikar Nilai Harus Ada Audit Proyek Kereta Cepat Whoosh: Agar Prabowo Tak Ulang Dosa Jokowi

Ringkasan Berita:

• Sosiolog, Sulfikar Amir menilai perlu dilakukan audit untuk selesaikan masalah proyek kereta cepat Whoosh.
• Dengan adanya audit ini, diharapkan pemerintah bisa mengetahui letak kesalahan proyek Whoosh. Termasuk soal alasan dibalik meningkatnya cost overrun proyek Whoosh.
• Sulfikar juga mendesak agar orang-orang yang diberi tanggung jawab dalam proyek kereta cepat ini ikut diaudit, termasuk Jokowi.
• Adanya audit ini juga bertujuan agar Prabowo tak mengulang kesalahan Jokowi dalam proyek Whoosh.

TRIBUNNEWS.COM - Sosiolog Nanyang Technological University (NTU) Singapore, Prof. Sulfikar Amir menilai perlu dilakukan audit menyeluruh untuk menyelesaikan masalah proyek kereta cepat Whoosh.

Diketahui belakangan ini masalah proyek kereta cepat Whoosh jadi polemik karena beban utangnya yang mencapai ratusan triliun.

Terlebih setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menggunakan dana APBN.

"Jadi sekarang yang jadi pertanyaan bagaimana agar atau bagaimana merespon, memitigasi masalah ini gitu. Kita enggak akan bisa menyelesaikan masalah ini tanpa tahu akar masalahnya kan."

"Karena itu proyeknya harus diaudit," kata Sulfikar dalam tayangan Program 'Abraham Samad Speak Up' yang ditayangkan di kanal YouTube Abraham Samad, Minggu (19/10/2025).

Dengan adanya audit proyek kereta cepat Whoosh ini, diharapkan pemerintah bisa mengetahui dimana letak kesalahan proyek kereta cepat.

Termasuk juga soal alasan di balik meningkatnya cost overrun proyek Whoosh ini.

Cost overrun adalah kondisi ketika biaya aktual suatu proyek melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Istilah ini juga dikenal sebagai budget overrun atau pembengkakan biaya. 

Sulfikar menilai, alasan proyek kereta cepat ini diberikan ke China juga harus diaudit. 

Karena sebelumnya yang sudah melakukan kelayakan studi secara komprehensif soal proyek kereta cepat ini adalah Jepang, melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). 

JICA Jepang, atau Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), adalah badan bantuan pembangunan resmi Pemerintah Jepang yang membantu negara berkembang melalui bantuan teknis, pinjaman ODA (Official Development Assistance), dan bantuan hibah. 

Baca juga: Singgung Utang Whoosh, Prof Sulfikar Sebut Jokowi Naif soal Teknologi: Keangkuhannya Bebani Kita

"Supaya tahu sebenarnya salahnya di mana sih? Kenapa bisa cost overrun itu terlalu besar. Terus kenapa proyek ini diberikan ke Cina?"

"Padahal yang melakukan padahal yang melakukan kelayakan studi secara komprehensif itu adalah JICA Jepang. Terus kemudian bagaimana proses perencanaannya sehingga akhirnya proyeknya ini membengkak gitu," ungkap Sulfikar.

Sulfikar juga mendesak agar orang-orang yang diberi tanggung jawab dalam proyek kereta cepat ini ikut diaudit, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Karena pada akhirnya kini proyek kereta cepat ini justru menjadi keputusan bermasalah yang meninggalkan beban utang yang besar.

Jokowi dinilai harus ikut bertanggung jawab atas proyek kereta cepat ini karena dia yang memiliki ide atas proyek Whoosh ini.

"Dan siapa orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk mengambil keputusan tentang itu, yang akhirnya menghasilkan keputusan yang bermasalah ini gitu."

"Jadi harus diaudit dan Jokowi harus diminta pertanggungjawaban. Bagaimanapun juga dia yang mengklaim punya ide untuk membangun kereta cepat ini gitu."

"Harus dilakukan audit karena ini masalah politik sebenarnya ya. Jadi masalah politik yang melibatkan uang 
publik yang begitu besar gitu ya kan."

Baca juga: Polemik Utang Kereta Cepat Whoosh: AHY Putar Otak Cari Solusi, China Singgung soal Manfaat

"Jadi harus diaudit siapa yang bertanggung jawab dan tentu Jokowi harus diminta pertanggung jawaban, penanggung jawab tertinggi karena keputusannya kan sama dia gitu," tegas Sulfikar.

Terakhir Sulfikar kembali menekankan bahwa apapun keputusan Prabowo nanti terkait pembayaran utang proyek kereta cepat ini, sebelumnya harus ada audit yang dilakukan.

Agar diketahui letak kesalahan proyek Whoosh ini dan Prabowo tidak mengulang kesalahan Jokowi.

"Jadi apapun keputusan Prabowo di dalam proyek kereta cepat ini mau itu utangnya dikemplang, mau hutangnya dikasih Danantara dan sebagainya, proyek ini harus dibuka dulu, harus dilihat dulu masalahnya di mana gitu."

"Sehingga kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan dan Prabowo tidak mengulang dosa-dosanya Jokowi," pungkasnya.

Baca juga: Kritik Pemerhati Transportasi Buntut Gegeran Whoosh: Jangan Hanya Kejar Titik Impas Keuangan

Nilai Investasi Pembangunan Kereta Cepat Whoosh

Sebagai informasi, investasi pembangunan Whoosh mencapai 7,27 miliar dolar AS atau Rp 120,38 triliun.

Namun, dari seluruh investasi itu, total sebesar 75 persen dibiayai melalui utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga tiap tahunnya sebesar 2 persen.

Dari segi pembayaran utang, skema yang disepakati yaitu tepatnya besaran bunga yang disepakati selama 40 tahun pertama

Pada pertengahan pembangunan, turut terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dolar AS.

Pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pun menarik utang lagi dengan bunga yang lebih tinggi yakni sebesar 3 persen.

Adapun separuh utang untuk membiayai cost overrun itu berasal dari tambahan pinjaman CDB. Sementara sisanya dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China.

Baca juga: Jepang Diikutkan dalam Tender Whoosh, Ekonom Curiga untuk Mengatrol Harga: Harus Diusut

Direktur Utama (Dirut) PT KAI kala itu, Didiek Haryanto mengatakan besaran bunga utang pembangunan Whoosh dari CBD terbagi menjadi dua tergantung pada denominasi utang.

Total utang 542,7 juta dollar AS diberikan dalam denominasi dollar AS sebesar 325,6 juta dollar AS (Rp 5,04 triliun) bunganya 3,2 persen dan sisanya sebesar 217 juta dollar AS (Rp 3,36 triliun) diberikan dalam denominasi renminbi alias yuan (RMB) dengan bunga 3,1 persen.

"Tingkat suku bunga flat selama tenor 45 tahun. Untuk loan (denominasi) dollar AS 3,2 persen, untuk loan dalam RMB 3,1 persen," ujarnya.

Didiek mengatakan, utang dari CBD ini digunakan untuk menutupi porsi cost overrun KCJB yang ditanggung oleh konsorsium Indonesia sebesar 75 persen dan 25 persen sisanya akan dipenuhi dari PMN yang bersumber dari APBN Indonesia.

"Pinjaman dari CDB merupakan pendanaan cost overrun dari pinjaman porsi konsorsium Indonesia 542,7 juta dollar AS. Untuk porsi equity porsi konsorsium Indonesia telah dipenuhi dari PMN," tuturnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)

Baca berita lainnya terkait Kereta Cepat.