Ringkasan Berita:

• Aksi perjuangan kenaikan upah minimum harus secara damai dan tetap menjaga kondusivitas di seluruh daerah.
• Pembahasan penetapan Upah Minimum Tahun 2026 akan segera dimulai.
• Buruh berharap ada kenaikan signifikan sebesar 7,5-8 persen untuk upah 2026. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menginstruksikan agar aksi perjuangan kenaikan upah minimum dilakukan secara damai dan tetap menjaga kondusifitas di seluruh daerah.

Instruksi tersebut disampaikan Andi Gani di depan puluhan ribu buruh saat menghadiri perayaan 9 tahun terbentuknya Pimpinan Unit Kerja Tekstil, Sandang, dan Kulit KSPSI PT Pou Yuen Indonesia di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (25/10/2025).

Adapun, KSPSI pimpinan Andi Gani Nena Wea memiliki 15 ribu anggota di PT Pou Yuen Indonesia. 

Baca juga: Tingkat Pengangguran Turun, Upah Minimum Jadi Isu Panas Jelang Aksi Buruh 28 Agustus

Andi Gani menyampaikan, pembahasan penetapan Upah Minimum Tahun 2026 akan segera dimulai.

Dirinya berharap ada kenaikan signifikan sebesar 7,5-8 persen untuk upah 2026. 

Menurutnya, angka tersebut sangat wajar mengingat laju kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat.

"Kami ingin perjuangan upah tahun ini dilakukan secara elegan dan bermartabat. Aksi boleh dilakukan, tapi harus damai, tidak anarkis, dan tetap menjaga kondusifitas di setiap daerah," tegas Andi Gani.

"Kami juga mendorong agar kenaikan upah minimum 2026 berada di kisaran 7,5-8 persen. Ini penting untuk menjaga daya beli buruh yang terus tertekan akibat kenaikan harga," sambungnya. 

Andi Gani mengaku telah memberikan instruksi khusus kepada Dewan Pengupahan dari unsur KSPSI di tingkat kabupaten/kota hingga nasional untuk memperjuangkan secara maksimal aspirasi pekerja dalam pembahasan upah tahun depan.

Baca juga: Ratusan Buruh Demo di Kantor Gubernur, Tuntut Revisi Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumsel

Ia meminta, seluruh perwakilan KSPSI di Dewan Pengupahan harus solid dan berani menyuarakan kepentingan buruh. 

"Kalau ada Dewan Pengupahan yang berasal dari KSPSI yang saya pimpin tidak serius dan sungguh-sungguh memperjuangkan kenaikan upah, maka dipastikan akan mendapatkan sanksi organisasi. Karena, perjuangan ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal keadilan bagi pekerja di seluruh Indonesia," ucapnya.