Ringkasan Berita:

• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2025 naik menjadi 75,90. 
• Menko PMK Pratikno menyebut capaian ini hasil sinergi kebijakan lintas sektor di bidang pendidikan dan kesehatan.
• Pemerintah juga menegaskan komitmen pemerataan pembangunan manusia di daerah dengan IPM rendah seperti Papua dan NTT.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2025 mencatatkan peningkatan signifikan menjadi 75,90, naik dari 75,02 pada tahun sebelumnya.

Capaian ini menandai kemajuan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang terus menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut kenaikan IPM ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen bangsa — dari guru, tenaga kesehatan, hingga keluarga yang berjuang demi masa depan anak-anaknya.

Baca juga: BPS: Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 Naik 0,85 Persen

“Di balik angka ini ada kerja keras jutaan orang. Kenaikan IPM ini adalah hasil gotong royong kita semua,” ujarnya di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Menurut Pratikno, peningkatan di seluruh komponen IPM mulai dari harapan hidup, harapan lama sekolah, hingga pengeluaran riil per kapita menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan manusia dijalankan secara terarah, konsisten, dan berkelanjutan.

“Ketika kebijakan antar-sektor saling terhubung, hasilnya bukan sekadar angka, tapi kualitas hidup masyarakat yang benar-benar meningkat,” tegasnya.

Program Pendidikan dan Kesehatan

Kenaikan IPM juga tak lepas dari keberhasilan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Di bidang pendidikan, pemerintah telah merevitalisasi 16.698 sekolah dan madrasah serta mendistribusikan 124.253 unit Interactive Flat Panel (IFP) untuk digitalisasi pembelajaran.

Sementara di bidang kesehatan, layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjangkau lebih dari 45,5 juta warga, disertai skrining massal TBC untuk memperkuat deteksi dini dan pencegahan penyakit.

Pemerataan Jadi Fokus Utama

Meski capaian nasional menggembirakan, Pratikno menegaskan pemerintah tetap fokus pada pemerataan pembangunan manusia di daerah tertinggal.

Masih ada provinsi dengan IPM rendah, seperti Papua Pegunungan (54,91), Papua Tengah (60,64), dan Nusa Tenggara Timur (69,89).

Baca juga: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Berperan dalam Peningkatan IPM dan Pengelolaan Anggaran

“Kemenko PMK akan memperkuat koordinasi lintas sektor agar program prioritas pemerintah lebih efektif menjangkau daerah-daerah tersebut,” ujarnya.

Langkah ke Depan

Ke depan, Kemenko PMK berkomitmen memperkuat pembangunan manusia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Capaian ini menjadi pijakan penting untuk berlari lebih kencang. Tugas kami memastikan setiap kebijakan benar-benar menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,” kata Pratikno.