Ringkasan Berita:

• Ulama perlu mengambil peran agar negara dan bangsa ini benar-benar menjadi negara mandiri
• Ketua Umum MUI mengajak para ulama dan cendikiawan untuk bersatu dalam membangun Indonesia
• Pentingnya sinergi demi mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar meminta ulama mengambil peran agar Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri. 

"Ulama perlu mengambil peran agar negara dan bangsa ini benar-benar menjadi negara mandiri. Karena, memang kita rasakan dan kita lihat, itu semuanya belum menjadi kenyataan," ujar Anwar saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Baca juga: Presiden Prabowo Batal Hadiri Munas MUI, Maruf Amin: Saya Melihat Wajah Lesu

Anwar mengajak para ulama dan cendikiawan untuk bersatu dalam membangun Indonesia menjadi negara maju.

Menurutnya, membangun Indonesia bukan hanya merupakan tugas pemerintah, melainkan juga tanggung jawab ulama dan cendikiawan. 

"Kemandirian bangsa ini tentu tidak serta-merta menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak serta-merta menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga harus kita tanamkan dalam jiwa kita semuanya bahwa ulama, para intelektual, para cendekiawan juga harus merasa memiliki tanggung jawab," kata Anwar.

Anwar juga menekankan pentingnya sinergi demi mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur atau negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. 

"Inilah pentingnya ke depan kita harus membangun sebuah sinergitas untuk membawa bangsa negara ini menjadi bangsa negara yang kuat," kata Anwar.

Baca juga: Ketua Umum MUI Tegaskan Kesejahteraan Umat Jadi Omong Kosong Tanpa Adanya Sinergitas

"Kekuatan kita adalah kekuatan bangsa Indonesia. Marilah kita ber-Munas untuk melahirkan pikiran-pikiran yang positif, yang baik, demi masa depan bangsa dan negara, juga demi masa depan umat Islam," pungkasnya.

Diketahui, dalam Munas XI ini, MUI akan kembali melakukan proses pemilihan ketua umum.

Yang menarik, dalam proses pemilihan kandidat nantinya, MUI akan menggunakan mekanisme pemilihan melalui sistem formatur atau Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Pemilihan sistem formatur itu ada 17 formatur, yang terdiri pimpinan MUI demisioner, diantaranya mantan Wantim MUI, mantan Ketum MUI, mantan Sekjen MUI, dan Bendahara Umum.