Bahlil Ungkap Arahan Prabowo soal Polemik Bandara Ilegal di Morowali

Ringkasan Berita:

• Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo untuk menertibkan keberadaan bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah
• Prabowo, kata Bahlil, menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pihak yang menambang tanpa izin
• Belakangan, publik mengkaitkan keberadaan bandara ini dengan Jokowi, namun PSI membantahnya

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keberadaan bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.

Prabowo, kata Bahlil, meminta aturan ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk jika bandara tersebut terbukti beroperasi tanpa fasilitas bea cukai dan imigrasi.

Bahlil menyampaikan hal itu kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

"Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri ESDM adalah tegakkan aturan."

"Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum," ujar Bahlil.

Bahlil mengaku sebenarnya berencana meninjau Morowali bersama tim investigasi.

Namun, ia harus kembali ke Jakarta setelah diminta menghadap Presiden.

Saat ini, ia masih menunggu laporan lengkap dari Satgas Penataan Kelola Hilirisasi (PKH) terkait dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan IMIP.

Ia memastikan, jika ditemukan pelanggaran, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai arahan Presiden.

Bahlil juga menjelaskan bahwa pengamanan objek di area bandara menjadi kewenangan kementerian teknis lainnya, sedangkan dirinya fokus pada sektor pertambangan dan rekomendasi hilirisasi.

Terkait dugaan tambang ilegal, Bahlil menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pihak yang menambang tanpa izin.

Baca juga: Menkeu Purbaya Siap Tempatkan Petugas Bea Cukai di Bandara IMIP Morowali Jika Ada Perintah

"Tapi saya harus mengatakan bahwa siapapun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti PKH ataupun menambang di area yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya tetap akan diproses secara hukum," ungkap Bahlil.

Keberadaan Bandara Morowali

Keberadaan bandara yang beroperasi di dalam komplek PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, tengah menjadi sorotan publik.

Sebab, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bandara ini tidak memiliki perangkat negara baik, Bea Cukai dan Imigrasi.

Dikhawatirkan, bandara ini dapat menimbulkan kerawanan terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi. 

Adapun penemuan ini terjadi setelah Sjafrie dan timnya meninjau Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, pada Kamis (20/11/2025).

"Intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut," kata Sajfrie, dikutip dari Kompas TV.

Kendati demikian, Sjafrie tidak merinci perangkat negara apa saja yang disebut absen di bandara itu.

Sjafrie menyebut hal ini sebagai sebuah anomali tentang adanya bandara di Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara. 

"Ini merupakan hal yang anomali, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional," kata Sjafrie di Morowalo, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).

Sjafrie menegaskan hal ini menjadi alasan perlunya TNI menggelar simulasi latihan intercept (mencegat), terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal. 

"Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan, akan tetapi ketentuan yang kita keluarkan sendiri tidak bisa kita kendalikan sendiri," kata Sjafrie.

Dikaitkan dengan Jokowi

Belakangan muncul isu keberadaan bandara ini disangkutpautkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, bandara itu disebut-sebut diresmikan semasa pemerintahan Jokowi.

Terkait hal itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan pihak-pihak yang sengaja memutarbalikkan fakta.

Andy menjelaskan ada dua bandara di lokasi tersebut, adapun bandara yang diresmikan Pak Jokowi beroperasi secara normal, tidak ada masalah.

"Pak Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)."

"Bandara yang diresmikan Pak Jokowi adalah Bandara Morowali atau Bandara Bungku. Memang ada dua bandara di sana; satu milik negara, satu milik swasta. Pihak-pihak tertentu sengaja memanipulasi fakta," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman, Kamis (27/11/2025).

Pihaknya pun menegaskan tidak ada kaitan sama sekali dengan Pak Jokowi.

"Yang lagi ramai diperbincangkan, juga oleh Pak Menhan Sjafrie Sjamsuddin, adalah bandara milik swasta dan bandara itu tidak ada kaitan sama sekali dengan Pak Jokowi," lanjut Andy.

Terakhir pihaknya meminta publik lebih hati-hati dalam menerima dan mencerna informasi.

"Dari banjir informasi yang kita terima setiap hari, ada saja terselip hoax atau fitnah. Jangan mudah termakan. Mengecek ulang selalu perlu dilakukan," kata Andy.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Glery Lazuardi/Fersianus Waku)