Ringkasan Berita:

• Video banjir bandang Batang Toru viral, ribuan kayu gelondongan hancurkan pemukiman warga.
• Menteri LH cabut izin perusahaan, Bupati Tapsel klaim izin hutan turun sebulan sebelum bencana.
• Kemenhut bantah klaim, WALHI beberkan fakta korporasi, DPR dan Greenpeace desak investigasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pihaknya mencabut seluruh persetujuan lingkungan bagi perusahaan yang diduga memperparah banjir di Sumatera.

Dari hasil penelusuran awal, terdapat 8 entitas di kawasan Batang Toru, Sumatera Utara, dengan 7 perusahaan sudah aktif beroperasi dan 1 belum aktif namun tetap akan diperiksa.

Hanif menegaskan pencabutan izin ini merupakan langkah awal pemerintah dalam menindak korporasi yang berkontribusi terhadap bencana ekologis. 

“Mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan, dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Selain pencabutan izin, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan pemanggilan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga memperparah banjir.

Hanif menyebut jadwal pemanggilan dimulai pada Senin, 8 Desember 2025. 

“Selanjutnya kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari citra satelit berkontribusi memperparah bencana banjir ini,” katanya.

Warga Batang Toru Jadi Korban

Sejumlah warga meninggal di Batang Toru saat banjir bandang pekan terakhir November 2025 membawa ribuan kayu gelondongan.

Berdasarkan laporan BPBD Tapanuli Selatan per 1 Desember 2025, bencana ini menewaskan 50 orang, 46 lainnya masih hilang, dan 49 mengalami luka berat. Ribuan warga terpaksa mengungsi, sementara permukiman dan infrastruktur di sejumlah desa rusak parah.

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu menegaskan izin hutan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali dibuka pada Oktober 2025, hanya sebulan sebelum banjir besar meluluhlantakkan desa Garoga, Huta Godang, dan Aek Ngadol. 

Ia menambahkan fenomena banjir bandang disertai kayu gelondongan bukan hal baru, melainkan sudah berulang sejak akhir 2024.

Baca juga: 30 Ribu Prajurit TNI Turun ke Aceh, Sumut, Sumbar Tangani Bencana

Perbedaan Pernyataan Pemerintah Pusat dan Daerah

Setelah video banjir bandang Batang Toru viral, Dirjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyebut kayu hanyut akibat faktor alam seperti kayu lapuk dan pohon tumbang. Pernyataan itu disorot publik, termasuk di media sosial.

Bupati Tapsel Gus Irawan lantas mengungkapkan adanya izin pengelolaan hutan kembali dibuka oleh Kemenhut sebulan sebelum bencana.

Namun pernyataan Bupati Tapsel itu dibantah Dirjen PHL Kemenhut Laksmi Wijayanti. Ia menegaskan tidak ada izin baru, karena sejak Juni 2025 layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dihentikan untuk evaluasi dan sejak Juli akses bagi Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di Tapanuli Selatan ditutup.

Laksmi membenarkan surat Bupati meminta penutupan akses, mengakui ada aktivitas ilegal yang ditindak Oktober 2025, serta menekankan SIPUHH bukan izin melainkan sistem pencatatan kayu di luar hutan negara. Pelanggaran, katanya, akan ditindak tegas sesuai hukum.

WALHI Ungkap Jejak Korporasi di Hutan Tapanuli

Organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut menilai bantahan Kemenhut tidak sejalan dengan fakta lapangan.

WALHI menyebut ada tujuh korporasi beroperasi di sekitar lanskap Batang Toru dan Harangan Tapanuli, termasuk tambang emas PT Agincourt Resources, PLTA North Sumatera Hydro Energy, PLTMH Pahae Julu, Geothermal PT SOL, serta perkebunan kayu rakyat dan sawit.

WALHI mendesak pemerintah segera memeriksa seluruh izin korporasi yang dinilai memperlemah fungsi hidrologis hutan sebagai penyangga air.

Ekosistem Batang Toru sendiri merupakan hutan hujan tropis seluas 120–150 ribu hektare yang membentang di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Kawasan ini dikenal sebagai habitat penting orangutan Tapanuli serta benteng terakhir hutan tropis di Sumatera Utara.

Satgas PKH dan Bareskrim Turun

Dari sisi penegakan hukum, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Bareskrim Polri menyatakan akan mengusut dugaan pembalakan ilegal (illegal logging) yang diduga memperparah banjir bandang di Sumatera Utara. Satgas PKH merupakan tim lintas lembaga yang terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, KLHK, Polri, TNI, ATR/BPN, serta pemerintah daerah, dengan mandat menertibkan, mengawasi, dan menindak pelanggaran hukum di kawasan hutan negara.

Investigasi difokuskan pada asal-usul ribuan kayu gelondongan yang terseret arus di Batang Toru, dengan kemungkinan keterlibatan jaringan penebangan liar.

Langkah ini menambah sorotan publik bahwa penegakan hukum menjadi kunci untuk mengungkap akar persoalan banjir bandang di Sumatera.

DPR dan Greenpeace Desak Investigasi

Komisi IV DPR akan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menjelaskan asal-usul kayu gelondongan besar yang terbawa banjir.

Anggota DPR Rajiv menekankan perlunya klarifikasi apakah kayu berasal dari penebangan liar atau pohon tumbang, sementara Arif Rahman melihat indikasi illegal logging di hulu sungai.

Daniel Johan menilai pemerintah harus bertindak tegas karena kayu gelondongan menunjukkan masalah serius di hulu, sedangkan Dini Rahmania menekankan bencana di Sumatera bukan sekadar alam, melainkan dampak alih fungsi lahan yang makin kritis.

Greenpeace Indonesia juga mengkritik klaim Kemenhut soal kayu lapuk, menyebut ribuan kayu gelondongan lebih masuk akal dikaitkan dengan deforestasi dan penebangan liar.

Kritik ini memperkuat sorotan publik bahwa akar persoalan banjir bandang di Sumatera adalah tata kelola hutan yang bermasalah.

Akar Persoalan Menunggu Investigasi

Langkah pencabutan izin dan pemanggilan perusahaan oleh Menteri LH menjadi sinyal tegas pemerintah terhadap korporasi yang diduga memperburuk bencana.

Namun perbedaan klaim antara pemerintah pusat, daerah, dan temuan LSM, ditambah fakta korban jiwa dan kerugian besar, menunjukkan bahwa akar persoalan banjir bandang di Sumatera masih menunggu investigasi menyeluruh dan transparan.