Ringkasan Berita:

• Abdul Rahman Farisi menilai penanganan bencana di Sumatera tidak cukup mengandalkan kebijakan ekonomi
• Cak Imin Diingatkan Peran Sentral sebagai Menko PMK dalam Menyusun Skenario Pemberdayaan Masyarakat dalam pemulihan Bencana Sumatera

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menilai bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan ekonomi. 

Pemerintah, menurutnya, juga harus menyiapkan paket pemberdayaan masyarakat yang menjadi ranah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

“Ada dua hal besar yang wajib disiapkan pemerintah. Selain kebijakan ekonomi, paket pemberdayaan masyarakat harus segera disusun oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat,” ujar Abdul Rahman dalam keterangan di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ia menilai bencana besar seperti yang terjadi di tiga provinsi Sumatera tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memukul sektor sosial, usaha mikro, mata pencaharian, hingga kesejahteraan dasar warga.

 Karena itu, program pemberdayaan masyarakat tidak boleh bersifat administratif atau sebatas pengiriman surat.

“Bencana mempengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat. Karena itu, Cak Imin tidak cukup hanya bersurat. Ia harus memimpin penyusunan kebijakan pemberdayaan yang konkret, yang bisa langsung diterjemahkan kementerian dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Menurut Abdul Rahman, Menko harus memastikan bahwa seluruh kementerian teknis, mulai dari UMKM, sosial, hingga ketenagakerjaan, bergerak dalam kerangka kebijakan yang sama untuk mempercepat pemulihan. 

Ia menekankan bahwa paket pemberdayaan masyarakat pascabencana harus menjadi instrumen utama dalam membangkitkan ekonomi rumah tangga, memperbaiki mata pencaharian warga, dan memulihkan kegiatan usaha.

“Paket pemberdayaan ini harus berjalan paralel dengan paket kebijakan ekonomi. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Menteri koordinator memiliki peran sentral untuk memastikan semua kementerian bekerja dalam satu arah,” jelasnya.

Abdul Rahman menambahkan bahwa pemerintah daerah membutuhkan panduan dan dukungan yang jelas untuk menggerakkan program-program pemberdayaan, mulai dari bantuan modal, pelatihan usaha, rehabilitasi aktivitas produktif, hingga skema padat karya.

“Pemerintah pusat harus hadir melalui kebijakan yang operasional, bukan sekadar instruksi. Koordinasi yang kuat di bawah Menko menjadi kunci keberhasilan pemulihan masyarakat di wilayah terdampak,” katanya.

Ia berharap pemerintah bergerak cepat agar pemulihan tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga memperkuat kembali ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di tiga wilayah tersebut.