Banjir Aceh-Sumatera, Mahfud MD: Gelondongan Kayu Bukti Ulah Manusia

Ringkasan Berita:

• Mahfud MD menegaskan bahwa bencana besar ini merupakan akibat kerusakan hutan yang dilakukan manusia, diperparah kelalaian pemerintah serta kebijakan yang tidak cermat.
• Ia menolak anggapan bahwa kayu-kayu besar yang terbawa arus hanyalah pohon tumbang, karena bukti gelondongan rapi menunjukkan adanya pembalakan ilegal yang telah berlangsung lama tanpa penegakan hukum.
• Berdasarkan pengalamannya menangani kasus Apeng, Mahfud menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas 

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyampaikan pandangan tegas mengenai bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera.

Ia menilai bencana tersebut bukan semata fenomena alam, tetapi hasil akumulasi panjang kerusakan hutan yang melibatkan ulah manusia dan kelengahan negara.

Ia menegaskan bahwa tragedi ini bukanlah kejadian mendadak, tetapi buah dari kebijakan yang tidak cermat dan praktik ilegal yang dibiarkan berlarut-larut.

Ia pun menyampaikan duka cita atas peristiwa yang merenggut ratusan nyawa ini.

"Pertama, mari kita untuk kesekian kalinya mengucapkan bela sungkawa. Ini adalah satu bencana yang memang terbesar sejauh ini menyangkut kerusakan hutan,” kata Mahfud MD dalam tayangan Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (3/12/2025).

Mahfud secara khusus mengkritik pernyataan salah satu pejabat yang menyebut kayu-kayu besar yang terbawa arus hanyalah pohon tumbang atau pohon lapuk.

Baginya, pernyataan seperti itu menunjukkan kurangnya empati kepada para korban.

“Saya tidak sependapat ketika ada pejabat mengatakan kayu-kayu itu hanya karena pohon tumbang, pohon tua. Ternyata muncul gelondongan-gelondongan yang jelas ulah tangan manusia, dipotong rapi,” tegas Mahfud.

Ia menyebut bahwa keberadaan kayu gelondongan itu menunjukkan adanya aktivitas ilegal yang berlangsung lama tanpa penegakan hukum yang memadai.

“Itu berarti sudah kerja tangan manusia di mana pemerintah lalai,” tambah Mahfud MD.

Mahfud menekankan bahwa bencana ini merupakan akibat dari proses panjang kerusakan hutan yang terjadi bertahun-tahun.

Baca juga: Menteri Kehutanan Bakal Investigasi Kayu Gelondongan yang Terbawa Arus Banjir Bandang di Sumatera

Karenanya, ia menyebutkan dua langkah penting yang harus segera ditempuh.

Pertama, fokus menolong korban dan memulihkan kehidupan sosial serta ekonomi mereka.

"Kedua penataan kembali tata kelola masalah kehutanan dan penegakan hukum," lanjut Mahfud MD.

Mengulas Kasus Surya Darmadi 

Melihat kasus ini, Mahfud mengaitkan kejadian ini dengan pengalamannya ketika menjabat Menkopolhukam.

Pada tahun 2023, ia pernah menangani kasus besar kerusakan hutan yang melibatkan Surya Darmadi alias Apeng, pemilik Duta Palma Group.

Ia menceritakan bahwa perusahaan tersebut telah merusak hutan secara besar-besaran dengan cara yang membabi buta dan berlangsung lama.

"Dia dari kebun sawit merambah ke hutan negara, dicuri hutan negara ini tanpa izin, tanpa pajak, tanpa apapun kan sampai puluhan tahun sehingga ini merusak fungsi hutan, itu tahun 2023."

"Itu hanya merupakan contoh kecil dari kenyataan yang besar di seluruh Indonesia tentang kerusakan hutan itu," kata anggota Reformasi Polri ini.

Mahfud kemudian menjelaskan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 110 A dan 110 B mencoba memberi jalan penyelesaian administratif bagi perusahaan-perusahaan yang telah terlanjur melakukan pelanggaran, melalui denda administratif asalkan mereka mendaftar dan mengakui pelanggaran.

Dalam kasus Surya Darmadi, denda pengampunan yang dihitung mencapai sekitar Rp 375 miliar.

Namun, Mahfud menolak pemberian pengampunan administratif tersebut.

“Wah saya nggak setuju. Ini harus diselesaikan ke pengadilan,” ujarnya.

Ia bahkan mengirim surat kepada Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar tidak memberikan surat pengampunan.

Upayanya membuahkan hasil, Surya Darmadi akhirnya dibawa ke pengadilan.

Pengadilan Negeri lalu menjatuhkan vonis kerugian negara dan kerugian perekonomian total sekitar Rp 41 triliun.

Terhitung kerugian negara Rp 3 triliun dan kerugian perekonomian (biaya sosial korupsi/BSK) sekitar Rp 38 triliun.

Namun, Mahkamah Agung kemudian menurunkannya kembali menjadi Rp 3 triliun.

Mahfud mengatakan bahwa saat itu penerapan BSK “mentok”, tetapi ke depan ia menekankan perlunya pendekatan biaya sosial korupsi dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan.

“Ke depannya BSK ini harus bisa diterapkan terutama untuk masalah perusakan lingkungan,” tegasnya.

Mahfud menegaskan pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola hutan, menindak tegas pelaku perusakan, serta memastikan mekanisme penegakan hukum tidak bisa lagi diakali oleh pengusaha besar.

(Tribunnews.com/Galuh widya Wardani)