Ringkasan Berita:

• Pemerintahan RI belum memerlukan bantuan dari negara lain untuk membantu pemulihan bencana banjir bandang di Sumatra
• Komisi V DPR menilai pemerintah pusat tak perlu malu untuk meminta bantuan jika tak mampu menangani banjir dan longsor Sumatera
• Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kendala serius bagi pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak bencana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai pemerintah pusat tak perlu malu untuk meminta bantuan jika tak mampu menangani banjir dan longsor Sumatera di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). 

Lasarus mengatakan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kendala serius bagi pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak bencana.

"Kami mendapatkan informasi dari daerah bahwa keterbatasan biaya APBD daerah sangat mempengaruhi kekuatan mereka dalam menangani bencana ini," kata Lasarus saat rapat kerja bersama pejabat Kemenhub, KemenPU, Basarnas, BMKG, dan Korlantas Polri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025). 

Legislator PDIP itu menyebut pengurangan anggaran Dana Hibah Khusus (DHK) dan Dana Hibah Umum (DHU) pada tahun sebelumnya hingga tahun mendatang membuat kemampuan fiskal pemerintah daerah melemah. 

Karena itulah, dia menilai pemerintah pusat perlu memberikan bantuan.

"Keterbatasan kemampuan fiskal daerah ini, mau tidak mau harus ada inisiatif dari pemerintah pusat supaya bencana ini segera bisa kita tangani," ujarnya.

Apalagi saat ini masih ada titik-titik daerah yang belum terjangkau oleh tim lapangan. 

"Oleh karenanya kami berharap sektor pembiayaan ini atau pendanaan ini, bukanlah menjadi kendala utama sehingga kita bisa menangani bencana ini dengan baik," ujarnya.

Namun dia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat terkait penetapan status bencana nasional. 

Dia pun meminta pemerintah pusat tak malu jika merasa kesulitan dalam menangani bencana tersebut.

"Pemerintah belum menetapkan status ini, apakah akan dijadikan bencana nasional atau tidak, kami dari DPR menyerahkan sepenuhnya, karena ini subjek dari pemerintah, silakan pemerintah mau menetapkan status ini seperti apa, yang penting bagi kami adalah tangani dengan cepat," ujarnya.

"Bantu masyarakat ini dengan cepat, kalau kita tidak mampu  enggak usah malu kita minta pertolongan dari pihak manapun, karena masyarakat di lokasi bencana pasti membutuhkan kehadiran cepat negara di sekitar ketidakmampuan mereka menghadapi kondisi yang ada sekarang ini," pungkasnya.

Belum Butuh Bantuan Asing

Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono menyatakan pemerintahan RI belum memerlukan bantuan dari negara lain untuk membantu pemulihan bencana banjir bandang di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Diyakini Sugiono, sejauh ini pemerintah Indonesia masih mampu untuk menangani secara sendiri permasalahan bencana di tiga provinsi tersebut.

"Tapi saya kira kita dengan semua kekuatan, tadi disampaikan bahwa ini adalah upaya bersama, saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini," kata Sugiono saat jumpa pers di Gedung Pancasila, Kemlu RI, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Dengan begitu, Sugiono menegaskan hingga hari ini pemerintah belum membuka donasi atau permohonan bantuan apapun dari negara sahabat.

"Saat ini kita belum membuka," kata Sugiono.

Meski demikian, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra tersebut menyatakan, ada beberapa negara yang menaruh simpati terhadap bencana banjir bandang di Sumatra.

Bahkan, sebagian dari negara sahabat juga menawarkan bantuan apabila memang di kemudahan hari dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia.

"Kita juga mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya, tapi kita yakin kita bisa mengatasi masalah ini," tandas dia.

Dampak banjir Sumatera

Tiga provinsi di Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda banjir bandang dan longsor setelah hujan deras mengguyur selama enam hari penuh pada akhir November hingga awal Desember 2025.

Bencana ini menimbulkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan luas pada infrastruktur dan ekosistem lingkungan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban meninggal akibat banjir dan longsor di Sumatera.

Hingga Minggu (7/12/2025) pukul 17.00 WIB, tercatat 940 orang meninggal dunia, 276 orang masih hilang, dan 5.000 orang mengalami luka-luka.

Sebanyak 147 ribu rumah rusak dan 52 kabupaten/kota terdampak.

BNPB mencatat korban tewas paling banyak terdapat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dengan total 172 jiwa.

Sementara itu, Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, mencapai 304 ribu orang.

Jumlah korban tewas, hilang, dan pengungsi diperkirakan masih bertambah seiring proses evakuasi serta pembersihan material banjir bandang dan longsor.

Sejumlah ruas jalan  masih terputus, sementara aliran listrik dan komunikasi belum sepenuhnya normal.

Rumah ibadah, sekolah dan sejumlah kampus perguruan  tinggi juga terdampak.