Ringkasan Berita:

• Partai Golkar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahap II Tahun 2025 untuk anggota Fraksi DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, berlangsung di Jakarta pada 10–12 Desember 2025.
• Memperkuat kapasitas legislator daerah dalam merespons bencana yang terjadi di berbagai wilayah.
• Rangkaian bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan daerah lain menjadi pengingat pentingnya peran DPRD dalam penanganan darurat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar akan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota Fraksi Partai Golkar DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia Tahap II Tahun 2025 di Jakarta pada 10–12 Desember 2025. 

Sekretaris Panitia Penyelenggara Bimtek, Zufikar Arse Sadikin mengatakan, kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kapasitas legislator daerah dalam merespons berbagai bencana yang tengah terjadi di sejumlah wilayah.

Zufikar menekankan bahwa peningkatan kepekaan dan kesiapsiagaan legislator menjadi prioritas dalam pelaksanaan Bimtek tahun ini. 

Menurut dia, rangkaian bencana di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan beberapa daerah lain mengingatkan pentingnya sensitivitas para anggota DPRD, baik dalam konteks kemanusiaan maupun kelembagaan.

“Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” kata Zufikar kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

Dalam pelatihan tersebut, anggota Fraksi Golkar DPRD akan dibekali sejumlah kemampuan. Pertama, menyusun regulasi daerah terkait mitigasi dan penanganan bencana, termasuk penyempurnaan perda kebencanaan dan tata ruang yang adaptif terhadap risiko. 

Kedua, mengalokasikan anggaran kontingensi kebencanaan dalam APBD sehingga pemerintah daerah dapat bergerak cepat tanpa terkendala prosedur panjang. 

Ketiga, memahami tata koordinasi penanganan bencana antara pemerintah daerah, lembaga nasional, hingga elemen masyarakat.

Zufikar menegaskan bahwa isu kebencanaan merupakan mandat moral dan politik yang harus direspons serius.

“Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Sebagai bentuk empati sekaligus penyesuaian terhadap kondisi di lapangan, Panitia Bimtek memutuskan untuk tidak mengikutsertakan anggota Fraksi Golkar DPRD dari daerah yang sedang dilanda bencana, terutama Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

Keputusan itu, menurut Zufikar, merupakan instruksi agar para legislator tetap berada di daerah masing-masing untuk mendampingi warga dan memastikan penanganan darurat berjalan optimal.

“Kami meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah terdampak untuk tetap berada di lapangan, mendampingi warga, dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah serta relawan,” ungkapnya.