Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen tegas terhadap disiplin pejabat negara, dengan menyatakan tidak akan ragu mencopot atau mempersilakan mundur pejabat yang tidak setia.
• Penegakan hukum dan pengamanan kekayaan negara menjadi prioritas pemerintah pusat.
• Arahan tersebut disampaikan dalam rapat bersama gubernur dan bupati se-Papua.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ragu mencopot pejabat negara yang tidak setia menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat.

Ia bahkan mempersilakan pejabat yang tidak mampu menjalankan amanah tersebut untuk mundur dari jabatannya.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam rapat bersama para gubernur, bupati se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

“Karena itu pemerintah pusat bekerja keras, kita terus melakukan upaya-upaya menegakkan hukum mengusut segala penyelewengan dan kita tidak akan ragu-ragu copot, memecat pejabat yang tidak mampu tanpa memandang bulu tanpa melihat partai mana asal usul, suku mana, agama mana, ras mana. Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, penegakan disiplin terhadap pejabat merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk membenahi tata kelola pemerintahan dan mengamankan kekayaan negara agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Saya sebagai presiden dibantu oleh menteri-menteri kita terus bekerja sekarang untuk mengamankan kekayaan negara. Kita mencari aset-aset, kita meneliti peraturan-peraturan, dan kita tidak segan-segan untuk melakukan apa yang diperlukan sehingga semua kekayaan negara bisa kita amankan dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat kita,” ujarnya.

Dalam arahannya, Prabowo juga menyinggung masih adanya persoalan korupsi, penyelewengan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

“Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, mencari keuntungan pribadi kelompok dari kekayaan negara membiarkan kekayaan negara dicuri, diselundupkan ini di ujungnya adalah akan memperberat kehidupan rakyat kita semua,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah pusat tidak akan menutup mata terhadap kekurangan dan kelemahan dalam sistem pemerintahan, serta berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan.

“Kita harus mengakui tidak bisa kita tutupi, tidak bisa kita sembunyikan, tidak baik untuk tidak kita hadapi kekurangan-kekurangan kita,” tandasnya.

Dalam acara ini, setidaknya ada 42 bupati dan 6 gubernur se-Papua. Lalu, 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang turut hadir.

Acara ini hadir pula Mensesneg RI Prasetyo Hadi, Menteri HAM Natalius Pigai, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca juga: 42 Bupati dan 6 Gubernur se-Papua Duduk Mengitari Ruangan dengarkan Arahan Prabowo di Istana

Kemudian, ada juga Kepala BGN Dadan Hindayana, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Transmigrasi saat ini adalah Muhammad Iftitah Sulaiman, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, dan Kepala BIN Herindra.