Ringkasan Berita:

• Muhammad MTA menjadi sorotan setelah menyatakan Pemerintah Aceh mengirim surat ke UNDP dan UNICEF, lalu mengklarifikasi bahwa surat tersebut sebenarnya ditujukan ke lembaga di Indonesia.
• Ia ditunjuk sebagai Juru Bicara Pemerintah Aceh oleh Gubernur Muzakir Manaf pada 14 November 2025.
• Muhammad MTA adalah aktivis asal Pidie kelahiran 1 Mei 1979 yang pernah menjadi penasihat khusus gubernur dan beberapa kali menjabat juru bicara Pemerintah Aceh.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Muhammad MTA, Jubir Pemerintah Aceh.

Muhammad MTA kini sedang disorot karena dirinya adalah pihak yang pertama kali mengaku bahwa Pemerintah Provinsi Aceh mengirim surat kepada dua lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Lembaga tersebut United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).

Surat berisi permintaan bantuan untuk turun tangan dalam bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh.

Pernyataan Muhammad MTA soal berkirim surat ke PBB ia keluarkan pada Minggu (14/12/2025).

Dua hari kemudian, tepatnya pada Selasa (16/12/2025), ia memberikan klasifikasinya.

Ia menyebut ada kesalahpahaman, surat bukan ditujukan ke PBB, melainkan lembaga di Indonesia.

Terlepas dari berita di atas, siapa Muhammad MTA?

Baca juga: Profil Mualem, Gubernur Aceh yang Tegaskan Tak Tahu soal Surat Permohonan Bantuan ke Lembaga PBB

Profil Muhammad MTA

Dikutip dari acehprov.go.id, Muhammad MTA ditunjuk sebagai Jubir Pemerintah Aceh oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).

Surat tugas diberikan Mualem ke Muhammad MTA di Banda Aceh, Jumat (14/11/2025).

Muhammad MTA dipercaya membantu menyampaikan kebijakan serta program Pemerintah Aceh kepada publik dan media. 

Ia juga akan bekerja sama dengan jubir yang telah ada, Teuku Kamaruzzaman atau Ampon Man.

Serambinews.com mencatat, Muhammad MTA lahir  di Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh pada 1 Mei 1979.

Dirinya kini telah berumur 46 tahun.

Muhammad MTA menghabiskan masa kecil di tanah kelahirannya.

Ia bersekolah dari SD hingga SMA di Pidie.

Muhammad MTA melanjutkan pendidikannya di di IAIN Ar-Raniry (sekarang UIN Banda Aceh) mulai tahun 2000.

Sejak kuliah, dirinya dikenal sebagai aktivis.

Dirinya ikut menyuarakan isu referendum Aceh saat era reformasi.

Muhammad MTA sendiri tergabung dalam gerakan perjuangan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA).

Lambat laun, ia dikenal sebagai tokoh politik yang dekat dengan masyarakat.

Di sisi lain, Muhammad MTA juga dipercaya mendampingi pemerintahan daerah.

Berikut selengkapnya perjalanan kariernya:

• 2017: Diangkat sebagai Penasehat Khusus Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf Bidang Politik dan Keamanan
• 2022–2024: Menjadi Juru Bicara Pemerintah Aceh di era Gubernur Achmad Marzuki
• Maret 2024: Mengundurkan diri dari jabatan jubir setelah pergantian Penjabat Gubernur Aceh
• 14 November 2025: Ditunjuk kembali sebagai Juru Bicara Pemerintah Aceh era Muzakir Manaf alias Mualem.

Soal Polemik Surat PBB

Langkah Pemerintah Provinsi Aceh mengirim surat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuai polemik.

Surat tersebut ditujukan untuk meminta bantuan agar ikut turun tangan menangani bencana banjir dan tanah longsor di Aceh.

Informasi terkait Pemerintah Aceh kirim surat ke PBB pertama kali disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, pada Minggu (14/12/2025).

Muhammad MTA awalnya menyebut, skala dampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, sudah masuk dalam kategori nasional.

Sehingga sudah selayaknya Pemerintah Pusat menetapkan statu Bencana Nasional.

“Skalanya (bencana) ini memang nasional,” katanya, dikutip dari Kompas.com.

"Terkait penentuan status legalitas itu tergantung atas pertimbangan pemerintah pusat sendiri," tambah dia.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Menilai Surat Aceh Minta Bantuan ke PBB Tak Perlu Ditanggapi Berlebihan

Muhammad MTA kemudian mengungkit peran pihak asing dalam bencana Tsunami Aceh 2004 silam.

Kala itu berbagai lembaga luar negeri ikut memberikan bantuan.

Oleh karenanya, Pemerintah Aceh mengirim surat ke PBB.

“Secara khusus, Pemerintah Aceh telah secara resmi menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional, mengingat pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” tambahnya.

Gubernur Mualem Membantah

Pada Selasa (16/12/2025), Mualem menegaskan dirinya tidak pernah mengirim surat ke PBB.

Bahkan, dirinya tidak tahu menahu soal surat tersebut.

“Saya tidak mengerti itu (surat permohonan bantuan ke PBB), bukan kita yang buat, LSM yang buat," katanya, dikutip dari Serambinews.com.

Mualem mengakui, bukan wewenangnya mengirim surat ke PBB.

"Itu di luar kewenangan kita, saya enggak tahu (soal surat ke PBB),” tegasnya.

Mualem dalam kesempatannya juga selama ini pihaknya tak pernah meminta bantuan asing.

Selama ini, bantuan yang datang dari luar negeri datang tanpa diminta.

“Tidak (meminta bantuan apapun ke asing). Tapi yang mengirim (banyak), karena kita terdampak musibah ya kita terima saja."

"Bagi saya, prinsip kita tidak meminta. Tetapi mau sumbang ya silakan,” tandasnya.

Perlu diketahui, sejauh ini Mualem sudah menerima bantuan baik logistik maupun tenaga ahli dari Cina hingga Malaysia.

Klarifikasi Muhammad MTA

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA meralat pernyataannya terkait surat ke PBB.

Ia menyebut ada kesalahpahaman, surat tersebut bukan untuk PBB.

“Ada salah pemahaman, (surat) itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB. Tapi yang terbangun seakan-akan gubernur kirim surat ke PBB,” jelasnya.

“Bukan untuk PBB, tapi untuk lembaga-lembaga yang ada di Indonesia,” lanjutnya.

“Gubernur berharap mereka untuk turun membantu pemerintah dari pusat untuk masalah penanganan bencana. Itu hal biasa, normatif,” pungkasnya.

Baca juga: Kala Prabowo Tolak Bantuan Asing, Gubernur Mualem Dapat Donasi Rp777 Juta dari Bos Minyak Malaysia

Sorotan DPR

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam setiap kerja sama internasional, termasuk dalam penanganan bencana.

Hal ini disampaikan Dave setelah Pemprov Aceh menyurati 2 lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF untuk ikut terlibat dalam penanganan pascabencana banjir longsor di Aceh.

Dave mengatakan, dirinya memahami langkah Pemprov Aceh tersebut sebagai bentuk inisiatif untuk mempercepat dukungan bagi masyarakat terdampak bencana. 

Apalagi, UNDP dan UNICEF memiliki mandat kemanusiaan serta pengalaman panjang dalam membantu wilayah-wilayah yang mengalami bencana.

Namun, Dave menegaskan bahwa kerja sama internasional tetap harus dilakukan dalam koordinasi pemerintah pusat.

"Namun, penting ditegaskan bahwa setiap upaya kerja sama internasional tetap harus berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman diplomatik," kata Dave kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Dave menegaskan, masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan bencana. 

Komisi I DPR RI, kata dia, menekankan agar seluruh upaya penanganan dan pemulihan diarahkan untuk memastikan kehidupan warga dapat kembali berjalan secara normal, aman, dan berkelanjutan.

Dave menambahkan, Komisi I DPR RI berkomitmen mendukung langkah-langkah tersebut melalui fungsi pengawasan dan diplomasi.

"Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, pusat, dan mitra internasional, kami percaya masyarakat Aceh dapat segera bangkit kembali dan menjalani kehidupan yang lebih layak," imbuh Dave.

Kabar mengenai permintaan bantuan PBB tersebut sebelumnya disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA pada Minggu (14/12/2025).

"Secara khusus Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Kompas.com. 

Menurut dia, selain telah menyurati dua lembaga tersebut saat ini juga tercatat sekitar 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional.

"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini," ujarnya. 

Baca juga: 5 Fakta Aceh Minta Bantuan 2 Lembaga PBB: Bantahan Mualem, DPR Beda Sikap hingga Kata Mendagri

Pernyataan PBB

Terhadap permintaan tersebut, PBB di Indonesia menyatakan terus memantau situasi secara seksama dan tetap terlibat aktif bersama pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di provinsi terdampak.

"Di lapangan sendiri, PBB telah mendukung upaya pemerintah melalui bantuan teknis sesuai dengan mandat program-program yang tengah berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta bantuan di tingkat nasional melalui kementerian terkait. PBB siap untuk memperkuat dukungan tersebut dengan terus bekerja sama secara erat dengan pemerintah," tulis PBB dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Senin.

Sementara itu, UNDP Indonesia juga telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Minggu (14/12/2025). 

Saat ini, UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terdampak seiring dengan mandat UNDP mengenai pemulihan dini (early recovery).

Sementara itu, UNICEF juga menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

UNICEF juga telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.

Sejak awal terjadinya banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, UNICEF bersama dengan badan-badan PBB lainnya telah bekerja secara erat dengan pemerintah di tingkat nasional dan subnasional serta para mitra dalam mendukung upaya respons darurat. 

Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

"UNICEF tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait," tulisnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Pemerintah Aceh Surati Lembaga PBB untuk Penanganan Banjir, Mualem: Saya Enggak Tahu

(Tribunnews.com/Endra/Fersianus Waku)( SerambiNews.com/Rianza Alfandi)(Kompas.com)