Tim Reformasi Polri Diingatkan untuk Bekerja Hati-hati dan Sesuai Konstitusi
Kritikus politik Faizal Assegaf mengingatkan keberadaan Tim Percepatan Reformasi harus dijalankan secara hati-hati dan konstitusional.
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kritikus politik Faizal Assegaf mengingatkan keberadaan Tim Percepatan Reformasi harus dijalankan secara hati-hati dan konstitusional.
Menurutnya jika hal tersebut tidak dijalankan, maka berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.
Dia mengingatkan reformasi Polri bukan perkara sederhana karena menyangkut organisasi besar dengan kultur dan basis internal yang kuat.
“Ini bukan level kelurahan atau kantor camat. Polri itu organisasi dengan hampir setengah juta personel, punya sejarah panjang, dan pro-kontra internal yang kuat. Kalau salah kelola, dampaknya bisa ke stabilitas politik nasional,” kata Faizal kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
Menurutnya, langkah tim reformasi terkesan terlalu reaktif dan kasuistis.
Faizal menyoroti sikap sejumlah tokoh tim yang merespons isu-isu tertentu di ruang publik, termasuk polemik Perpol Nomor 10 Tahun 2025 dan beberapa kasus hukum, yang dinilai keluar dari mandat utama reformasi institusional.
Dia menilai, reformasi Polri seharusnya dikembalikan ke mekanisme formal melalui DPR dalam kerangka trias politica.
“Kalau tim reformasi terlalu laju, tapi rekomendasinya tidak dijalankan, itu bisa jadi ‘gorengan politik’ yang berbahaya,” ucapnya.
Faizal juga mengkritik komposisi dan desai kelembagaan tim reformasi yang dinilai lemah secara kepemimpinan.
Dia menilai penempatan Kapolri aktif sebagai anggota tim yang diketuai figur non-struktural berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dan resistensi internal.
“Ini rawan gagal sejak desain awal. Reformasi institusi sebesar Polri harus dipimpin dengan kepemimpinan negarawan, bukan permainan opini publik,” ujarnya.
Faizal mengingatkan pengalaman jatuhnya Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menjadi pelajaran penting bahwa agenda reformasi tanpa konsep dan dukungan politik yang solid dapat berujung pada krisis kekuasaan.
“Bekerjalah senyap, sistematis, dan konstitusional. Jangan menambah kegaduhan. Serahkan hasil yang matang kepada Presiden, bukan membebani Presiden dengan konflik baru,” tandasnya.