PDIP Minta Pemerintah Terima Bantuan Asing Tangani Bencana Sumatra
Hasto meyakini, bantuan dari negara lain tersebut murni atas kesadaran hati nurani bukan berdasarkan kepentingan tertentu.
Penulis:
Rizki Sandi Saputra
Editor:
Muhammad Zulfikar
Ringkasan Berita:
- PDIP meminta pemerintah membuka pintu atas niatan negara-negara asing yang ingin membantu pemulihan bencana banjir bandang di Sumatra.
- Persoalan kemanusiaan adalah perihal kebutuhan universal.
- Terlebih, Indonesia juga kerap memberikan bantuan hingga menurunkan pasukan apabila ada negara lain yang mengalami bencana besar.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, sejatinya pemerintah membuka pintu atas niatan negara-negara asing yang ingin membantu pemulihan bencana banjir bandang di Sumatra.
Kata Hasto, persoalan kemanusiaan adalah perihal kebutuhan universal. Terlebih, Indonesia juga kata dia kerap memberikan bantuan hingga menurunkan pasukan apabila ada negara lain yang mengalami bencana besar.
Baca juga: BNPB Sebut Penyaluran Bantuan Bencana Sumatra Hampir Merata, Laju Distribusi Capai 97 Persen
"Sebenarnya kemanusiaan itu universal. Kemanusiaan itu tidak berbicara tentang negara. Ketika ada warga dunia yang menjadi korban, Indonesia juga aktif membantu," kata Hasto saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2025).
Atas hal itu, dirinya berharap agar pemerintah untuk bisa menerima bantuan dari negara-negara sahabat tersebut.
Sebab Hasto meyakini, bantuan dari negara lain tersebut murni atas kesadaran hati nurani bukan berdasarkan kepentingan tertentu.
"Nah sehingga berbagai pintu-pintu kemanusiaan dari bangsa-bangsa lain itu juga sebaiknya dari apa yang dilaporkan dari tim relawan kami itu sebaiknya untuk dapat dibuka. Karena Indonesia juga aktif memberikan bantuan-bantuan ke negara-negara lain ketika rakyatnya menjadi korban," kata dia.
"Jadi universal sifatnya, tidak mengenal batas karena itu muncul dari hati nurani," tukas Hasto.
Baca juga: Anggaran untuk Bencana Sumatra Rp60 Triliun, KSP: Sudah Melebihi Bantuan Asing Tsunami Aceh 2004
Pemerintah Indonesia Tutup Bantuan Negara Lain
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra, tanpa campur tangan pihak asing.
Prabowo dalam penyertaan terbarunya di sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), mengaku mendapatkan tawaran bantuan dari sejumlah pemimpin negara sahabat.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan,” ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Dalam sambungan telepon tersebut, Prabowo memastikan Indonesia mampu mengatasi bencana yang sudah merenggut 1.000 nyawa ini.
"Saya bilang terima kasih konsern Anda. Kami mampu, Indonesia mampu mengatasi ini," tegasnya.
Sikap berbeda ditunjukkan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem.
Ia berulang kali menerima bantuan dari pihak asing, utamanya dari Cina dan Malaysia.
Diketahui, bencana besar melanda Sumatra akhir November–Desember 2025 akibat siklon tropis. Banjir bandang dan longsor menewaskan lebih dari 1.100 orang, ratusan ribu mengungsi, dan ribuan rumah rusak.
Pemerintah, TNI, dan BUMN sedang melakukan pemulihan dengan pembangunan hunian baru dan perbaikan infrastruktur.
Kronologi Bencana
- Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka memicu hujan ekstrem dan angin kencang.
- Wilayah terdampak: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
- Jenis bencana: banjir bandang, tanah longsor, serta kerusakan jembatan dan jalan.
Dampak Utama
- Korban jiwa: 1.106 orang per 22 Desember, meningkat menjadi 1.129 orang per 24 DesemberKompas TV, dan 1.140 orang per 29 Desember.
- Pengungsi: sekitar 399.000 orang kehilangan tempat tinggal.
- Kerusakan rumah: ribuan unit hancur, BUMN menargetkan pembangunan 15.000 rumah baru, dengan 500 unit rampung Desember 2025.
Baca tanpa iklan
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.