Daftar Partai Dukung Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Rakyat tapi DPRD, Terbaru Gerindra

Ringkasan Berita:

• Usulan agar kepala daerah dipilih DPRD kembali digaungkan oleh partai politik (parpol).
• Total ada empat partai yang mendukung usulan tersebut yakni PKB, PAN, Golkar, dan terbaru Gerindra.
• Ada berbagai alasan yang melingkupi dukungan usulan tersebut dari efisiensi anggaran hingga sejalan dengan Pancasila.
• Presiden Prabowo Subianto pun turut mendukung usulan ini dengan salah satu alasannya agar kepala daerah tidak korupsi demi mengembalikan biaya politik yang dikeluarkan.

TRIBUNNEWS.COM - Usulan kepala daerah tak lagi dipilih oleh rakyat tetapi DPRD kembali digaungkan oleh beberapa partai politik (parpol).

Ada berbagai alasan yang menjadi landasan usulan tersebut dari sejalan dengan Pancasila hingga menyangkut penghematan biaya politik.

Sorotan terkait usulan ini pun semakin menguat ketika Presiden Prabowo Subianto turut mendukungnya ketika memberikan sambutan dalam Rapimnas Partai Golkar yang digelar pada 20 Desember 2025 lalu.

Lalu partai mana saja yang setuju soal usulan kepala daerah dipilih DPRD? Berikut daftarnya.

PKB: Ide Lama Cak Imin

Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menuturkan agar kepala daerah dipilih DPRD merupakan usulan lama yang sudah disuarakan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sejak lama.

Dia mengungkapkan alasan Cak Imin untuk merubah sistem pemilu langsung tersebut karena biaya politik yang besar.

"Ini ide lama Cak Imin dan sudah diusulkan PKB bahkan sebelum pilkada kemarin (2024). Mengingat biaya pilkada yang sangat besar dan mahal," katanya pada Senin (22/12/2025).

Baca juga: Refleksi Pemilu 2024 dan Tantangan Deepfake AI di Pesta Demokrasi 2029

Daniel mengungkapkan jika usulan Cak Imin itu terealisasi, maka menjadi salah satu bentuk perbaikan sistem pemilu di Tanah Air.

Ia mengeklaim bahwa ketika kepala daerah dipilih DPRD, maka korupsi tidak akan terjadi lagi.

"Saya rasa memungkinkan untuk dijalankan dan menjadi bagian dari perbaikan sistem pemilu. Perubahan sistem ini akan menekan kasus-kasus korupsi kepala daerah," ujarnya.

PAN: Kepala Daerah Dipilih DPRD Sesuai Pancasila

Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Sopearno, turut menyebut partainya mendukung usulan kepala daerah dipilih DPRD.

Menurutnya, sistem pemilu semacam itu sesuai dengan Pancasila, khususnya sila keempat.

“Pemilihan melalui DPRD sesungguhnya sejalan dengan semangat sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Ini adalah asas demokrasi Indonesia yang dirumuskan dan dibangun oleh para founding fathers kita,” ujar Eddy pada Selasa (23/12/2025).

Namun, Eddy menegaskan pihaknya tetap mendukung berbagai opsi terkait sistem pemilu yang akan digunakan.

Dia mengungkapkan sikap tersebut demi memastikan representasi rakyat lewat sistem demokrasi dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR itu menekankan agar pembahasan soal sistem pemilihan tidak sebatas terkait teknis semata tetapi harus bertujuan untuk memperkuat kualitas demokrasi Pancasila.

“Kita harus kembali melihat semangat sila keempat Pancasila dan bagaimana demokrasi kita diperkuat kualitasnya. Pada akhirnya, yang paling penting adalah memastikan hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” kata Eddy.

Di sisi lain, dia turut menyoroti maraknya politik uang dalam pemilu di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut menjadi persoalan mendasar demokrasi di Indonesia.

Sehingga, Eddy menilai perbaikan pemilu tidak hanya terkait sistemnya saja tetapi juga penegakan hukum ketika adanya politik uang.

Tak cuma itu, ia juga menginginkan adanya perkuatan pendidikan politik kepada masyarakat agar demokrasi di Indonesia semakin berkualitas.

“Masyarakat perlu diberikan pendidikan politik yang memadai agar memahami bahwa money politics adalah ancaman serius. Pejabat yang terpilih melalui politik uang cenderung tidak menjalankan amanah rakyat, karena merasa sudah ‘menunaikan kewajibannya’ saat proses transaksi politik itu terjadi,” kata Eddy.

Golkar: Biar Tidak Pusing-pusing Lagi

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD saja agar masyarakat tidak pusing lagi.

Hal ini disampaikan oleh Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka di HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, pada 5 Desember 2025 lalu.

Ia mengakui banyak pro kontra terkait usulan tersebut. Sehingga, Bahlil menegaskan perlunya kajian mendalam.

"Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja."

"Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam," ujar Bahlil.

Ia mengungkapkan pembahasan soal RUU bidang politik bisa dimulai tahun depan.

Namun, Bahlil meminta agar pembahasan dibahas secara komprehensif dan menerima masukan dari berbagai pihak.

Gerindra: Kepala Daerah Dipilih DPRD demi Efisiensi

Gerindra menjadi partai terbaru yang mendukung usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Sekjen Gerindra, Sugiono, mengungkapkan alasan partainya mendukung adalah usulan tersebut dapat membuat adanya efisiensi di berbagai sisi seperti proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga biaya politik.

"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," ucap pada Senin (29/12/2025).

Sugiono lantas mencontohkan terkurasnya APBD setelah adanya dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada 2015 yang mencapai Rp7 triliun.

Biaya tersebut, sambungnya, terus bertambah hingga pada Pilkada 2024, anggaran Pilkada menembus lebih dari Rp37 triliun.

Menurutnya, dana sebesar itu bisa digunakan untuk kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan," tuturnya.

Tak cuma itu, Sugiono juga menyoroti mahalnya biaya politik yang dikeluarkan calon kepala daerah.

Baca juga: Dukung Usulan Presiden Prabowo, Bamsoet Dorong Pilkada Dipilih oleh DPRD

Menurutnya, faktor tersebut menjadi penghambat figur-figur yang kompeten untuk mencalonkan diri.

"Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa," jelasnya.

Sugiono mengatakan ketika kepala daerah dipilih DPRD, maka tidak bakal menghilangkan esensi demokrasi yang dianut Indonesia.

Dia mengeklaim pilkada oleh DPRD bisa diawasi oleh masyarakat secara lebih ketat dibanding pemilihan dilakukan secara langsung.

Selanjutnya, Sugiono memandang pilkada melalui DPRD dapat mengurang potensi terbelahnya masyarakat.

Namun, sosok yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) itu juga menegaskan agar rencana ini dibahas secara mendalam.

"Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Gerindra, turut mendukungan usulan ini.

Dia menegaskan bahwa pemilihan secara langsung membuat bengkaknya ongkos politik.

"Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang yang berduit," kata Prabowo dalam Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Jakarta pada 5 Desember 2025 lalu.

Baca juga: PAN Buka Peluang Dukung Pilkada Tidak Langsung, Tapi Ada Syaratnya

Prabowo juga memandang tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah justru dapat memicu praktik korupsi. 

Lebih lanjut, Prabowo menuturkan, cara tersebut juga telah dilakukan sejumlah negara, mulai dari Malaysia, India, hingga Australia.

"Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara, Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah," kata Prabowo.

Karena itu, ia menyatakan bakal mempertimbangkan dengan baik pemikiran Partai Golkar melalui Bahlil terkait pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD.

"Jadi ini saya kira pemikiran-pemikiran Golkar, ketua umum Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik. Marilah kita berani," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Igman Ibrahim/Fersianus Waku/Rizki Sandi Saputra)