Ringkasan Berita:

• Partai Buruh menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh anggota DPRD, tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat lewat Pemilu.
• Pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan sendiri calon kepala daerah yang mereka kehendaki.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh anggota DPRD, tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat lewat Pemilu.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal bilang, calon kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat karena merupakan cerminan kehendak rakyat dan amanat Reformasi.

Menurut dia, pemilihan langsung memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan sendiri calon kepala daerah yang mereka kehendaki.  Rakyat juga dapat menilai rekam jejak para calon melalui berbagai sumber, termasuk media sosial dan informasi yang dapat dipercaya. 

“Pemilihan langsung mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).

Jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, potensi politik transaksiona dinilai justru semakin besar. 

Baca juga: Wacana Pilkada Tak Langsung Dinilai Reduksi Kedaulatan Rakyat

“Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi,” sambungnya. 

Prabowo Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan desain baru penyelenggaraan Pilkada melalui DPRD karena lebih selaras dengan sistem presidensial yang dianut UUD 1945.

“Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil dalam sambutannya di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Sebelumnya, pada Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung sistem pilkada langsung saat ini terlalu mahal. Itu juga ia sampaikan saat Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar.

Kemudian, pernyataan serupa muncul dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) yang juga Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. 

Ia juga mengusulkan agar kepala daerah bisa ditunjuk oleh pusat atau maksimal oleh DPRD.