Tolak Pilkada lewat DPRD, PDIP Disebut 'Dikeroyok' dan Ditinggalkan Sendirian

Ringkasan Berita:

• PDIP disebut seperti dikeroyok karena saat ini menjadi satu-satunya partai parlemen yang menolak pilkada lewat DPRD.
• Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan saat ini tinggal menunggu saja bagaimana aturan pilkada lewat DPRD disahkan di DPR karena mayoritas partai sudah mendukungnya.
• Muncul lobi agar PDIP mendukung pilkada secara tidak langsung.

TRIBUNNEWS.COM – Hingga saat ini PDIP menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD.

Dari semua partai yang lolos ke parlemen, hanya PDIP yang sejauh ini terang-terangan menolak pilkada lewat DPRD. Oleh karena itu, Adi Prayitno, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, merasa PDIP seperti “dikeroyok”.

“Mayoritas partai politik yang lolos ke parlemen mendukung penuh bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah solusi untuk menyelesaikan kerumitan dan persoalan yang terkait dengan pilkada langsung selama ini,” ujar Adi di kanal YouTube miliknya, Minggu, (11/1/2026).

Kata Adi, partai-partai itu merasa pilkada yang brutal, berongkos mahal, persoalan gurita politik dinasti, dan fenomena politik uang bisa disingkirkan tuntas melalui pilkada secara tidak langsung atau lewat DPRD.

Di sisi lain, PDIP menurut Adi menolak pilkada lewat DPRD dengan membangun argumen bahwa pilkada menyangkut bagaimana menjaga hak politik dan kedaulatan rakyat.

“Karena dengan adanya pilkada langsung, kata PDIP, maka rakyat punya keistimewaan untuk menentukan siapa gubernur, bupati, dan wali kotanya sesuai dengan selera rakyat dan bukan sesuai dengan selera elite,” ujar Adi.

Adi mengatakan saat ini satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap, yakni mendukung atau menolak, adalah PKS. Oleh karena itu, dia berkata saat ini sudah ada 80 persen partai parlemen yang mendukung penuh pilkada lewat DPRD.

Karena mayoritas partai sudah mendukung, Adi menyebut tinggal menunggu saja bagaimana aturan pilkada lewat DPRD disahkan di DPR.

“PDIP terkesan ditinggalkan sendirian. PDIP pun terkesan dikeroyok dengan sikapnya yang sejak lama sebenarnya istikamah dan konsisten menolak soal pilkada oleh DPRD,” kata Adi.

Dia kemudian mengingatkan peristiwa pada tahun 2014 ketika DPR sudah mengesahkan UU pilkada secara tidak langsung. Saat itu PDIP menjadi salah satu partai yang menolaknya.

“Karena bagi PDIP, itu adalah prinsip yang harus dijaga dalam konteks demokrasi langsung. Sikap politik PDIP inilah yang dipertahankan ketika wacana belakangan terkait dengan pilkada oleh DPRD terus ditunjukkan,” ucap dia.

Baca juga: Pakar Bantah Pilkada Langsung Mahal: Pemilu Tiap Orang Rp50 Ribu per Tahun, MBG Rp15 Ribu per Hari

Pengamat itu berkata PDIP kini berada di luar kekuasaan dan hampir tidak punya rekan dalam menentukan sikap politik. Adapun dulu masih ada Partai Demokrat yang menolak pilkada tidak langsung, tetapi partai itu kini telah berubah arah dengan menyatakan mendukung pilkada tidak langsung.

Ada lobi agar PDIP dukung pilkada lewat DPRD

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkap adanya lobi politik dari partai koalisi pemerintah agar PDIP ikut mendukung usulan pilkada melalui DPRD.

Deddy menyebut sejumlah partai koalisi pemerintah, yang dikenal sebagai Koalisi Merah Putih (Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PKS), sudah melakukan pembicaraan informal tentang usulan pilkada lewat DPRD.

“Lobi-lobi, saya kira pembicaraan-pembicaraan, ngobrol-ngobrol sudah. Tapi kan memang belum ada jadwal resmi kapan dimulai pembahasan. Baru di lingkaran partai pendukung pemerintah. Partai koalisi,” kata Deddy, Rabu, (7/1/2026).

Dia menegaskan,meski ada tekanan, sikap PDIP tidak akan bergeser.

“Dan, sikap kita kan sudah tegas dari awal, kita enggak akan berubah. Bahwa itu adalah hak rakyat yang tidak bisa diwakilkan pada segelintir orang di DPRD,” ucapnya.

Munculnya wacana pilkada lewat DPRD

Wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD kembali muncul setelah Partai Golkar mengusulkannya, lalu disambut baik oleh beberapa partai lain seperti PKB.

Golkar mengusulkan pilkada melalui Dewan DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya. 

“Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam sambutannya di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, (5/12/2025).

Baca juga: Wacana Pilkada via DPRD, Ray Rangkuti: Bagaimana Bisa Beri Kepercayaan Pihak yang Tak Kita Percaya?

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan mahalnya ongkos pilkada langsung tak akan bisa ditekan hanya dengan mengubah mekanisme pemilihan.

"Untuk mengurai masalah ongkos biaya tinggi pilkada tidak serta merta bisa diselesaikan dengan pilkada lewat DPRD, itu jumping conclusion," ujar Said, Senin, (22/12/2025).

(Tribunnews/Febri/Rizki Sandi)