Ringkasan Berita:

• Dalam sehari kemarin, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua bupati yakni Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi.
• Pekan lalu, Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menilai KPK kembali berani mengusut kasus yang menyeret kasus besar sekelas menteri sehingga KPK seperti masuk ke 'Liga Utama'
• Apakah ketika KPK kembali menangkap para kepala daerah, KPK tetap berada di 'Liga Utama'?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pekan lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan pujian saat kembali mulai menyentuh 'kasus kakap' seperti pejabat setingkat menteri.

Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menyebut KPK kini sudah berani masuk ke 'Liga Utama'.

"Ada yang mengatakan begini, KPK sekarang sudah berani masuk ke 'Liga Utama', masuk ke tingkat menteri sudah berani lagi, ini pujian, pujian dari UGM, dari Pukat UGM. (Kalau) menurut saya bagus," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (13/1/2026).

Hal itu setelah KPK menjadikan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sebagai tersangka dalam dugaan korupsi kuota haji.

KPK juga kini mengawal kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nadiem Makarim.

Keduanya mantan menteri di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Pejabat setingkat di bawah menteri yang diusut KPK di era pemerintahan Presiden Prabowo adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer.

Noel, sapaan akrab Immanuel, terjerat  dugaan pemerasan dalam urusan ketenagakerjaan.

KPK Kini Tangkap 2 Bupati Serentak

Kemarin, Senin (19/1/2026), dua kepala daerah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan KPK.

OTT KPK dilakukan di dua lokasi berbeda.

Dua kepala daerah ditangkap di hari yang sama yakni Bupati Pati, Jawa Tengah bernama Sudewo.

Dan Wali Kota Madiun, Jawa Timur bernama Maidi.

Belum diketahui perkara yang menjerat Sudewo.

Sementara itu, Maidi diamankan terkait dugaan praktik rasuah dalam pelaksanaan proyek dan dana sosial perusahaan di wilayah Kota Madiun.

"Peristiwa tangkap tangan ini diduga terkait fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026).