Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro, menilai kedaulatan Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena ketergantungan pada modal besar dan tekanan kepentingan global.
• Sistem ekonomi nasional disebut masih disandera oleh oligarki yang menyusup ke dalam struktur negara.
• Joko menegaskan perlunya langkah radikal untuk memutus rantai ketergantungan agar Indonesia tidak hanya merdeka secara administratif, tetapi benar-benar berdaulat dalam mengelola sumber daya alam.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kondisi kedaulatan Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan besar akibat ketergantungan pada modal besar dan tekanan kepentingan global.

Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro, menyatakan bahwa secara de facto Indonesia belum sepenuhnya mandiri karena sistem ekonomi nasional masih kerap disandera oleh kepentingan oligarki yang menyusup ke dalam struktur negara.

Menurut Joko, realitas politik dan ekonomi saat ini menunjukkan adanya ketidakberdayaan negara di hadapan para pemilik modal.

Ia menegaskan bahwa tanpa langkah radikal untuk memutus rantai ketergantungan struktural tersebut, Indonesia akan terus terjebak dalam status sebagai bangsa yang hanya merdeka secara administratif, namun belum berdaulat secara hakiki dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri.

Dalam kerangka tersebut, Joko memandang sosok Prabowo Subianto bukan sekadar figur politik biasa, melainkan instrumen penting dalam fase transisi kepemimpinan nasional pada Pilpres 2029.

Meski bukan menjadi tujuan akhir dari peta jalan politik jangka panjang, Prabowo diyakini sebagai figur yang mampu menjadi "palu" untuk menghantam struktur lama sekaligus menata ulang wibawa negara di atas kepentingan pasar.

Partai Gema Bangsa sendiri mendukung Prabowo Subianto kembali maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 yang dinyatakan dalam acara Deklarasi Nasional di JICC Jakarta, Sabtu (17/1/2026) lalu.

Joko Kanigoro menegaskan, keputusan tersebut bukanlah pilihan pragmatis apalagi sekadar menumpang pada kekuasaan.

"Dukungan pada Pilpres 2029 harus dipahami sebagai upaya merebut kembali negara dari tangan para pemilik modal dan para makelar kekuasaan," ucapnya, Senin (26/1/2026).

Periode 2029-2034, kata Joko, harus dijadikan masa konsolidasi negara dengan memperkeras kedaulatan ekonomi, menegakkan kembali wibawa negara atas pasar dan memutus ketergantungan struktural pada asing dan oligarki domestik.

Partai Gema Bangsa juga secara resmi mendeklarasikan diri sebagai kekuatan politik baru nasional di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (17/1/2026), bertepatan dengan perjalanan satu tahun perjalanan Partai Gema Bangsa membangun pondasi kelembagaan partai. 

Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, dalam pidato deklarasinya menegaskan bahwa partai tersebut lahir dari kegelisahan dan harapan rakyat akan Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan bermartabat.

“Hari ini bukan sekadar deklarasi sebuah partai politik. Hari ini adalah pernyataan tekad, suara hati, dan gema perubahan,” kata Rofiq di hadapan ribuan kader dan tamu undangan.

Rofiq menyampaikan, dalam kurun satu tahun, Partai Gema Bangsa telah berhasil membangun struktur organisasi secara penuh di seluruh Indonesia, dengan terbentuknya 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) provinsi dan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten/kota.