Ringkasan Berita:

• Menko PM Cak Imin menargetkan 99 persen masyarakat menjadi peserta JKN dengan tingkat keaktifan minimal 83,5 persen.
• Pemda diminta aktif mendorong kepesertaan JKN karena program ini dianggap sebagai investasi strategis sekaligus bantalan ekonomi agar rakyat tidak jatuh miskin akibat biaya kesehatan.
• Hingga 2025, cakupan JKN sudah mencapai 98,6 persen dengan 233,5 juta peserta aktif. Angka ini ditargetkan terus meningkat hingga 236,1 juta orang.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menargetkan 99 persen masyarakat Indonesia menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2029.

Ia optimistis tingkat keaktifan peserta juga bisa menembus lebih dari 80 persen.

“Setidaknya pada 2029 nanti, insyaallah 99 persen masyarakat kita menjadi peserta JKN dengan keaktifan minimal 83,5 persen,” ujar Cak Imin dalam acara Penghargaan Pemerintah Universal Health Coverage (UHC) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Cak Imin menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat ikut serta dalam program JKN. 

Menurutnya, layanan ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga perlindungan ekonomi.

“Setiap pemerintah daerah yang memiliki program bantuan iuran PBI JKN harus melihat UHC sebagai investasi strategis sekaligus bantalan ekonomi agar masyarakat tidak jatuh miskin akibat biaya kesehatan,” katanya.

Ia menambahkan, negara-negara maju telah membuktikan bahwa sistem kesehatan yang kuat menjadi fondasi stabilitas dan kemajuan bangsa.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Program Pemutihan Tunggakan JKN bagi Warga Kurang Mampu

“Sistem kesehatan yang tangguh dan merata adalah kunci bagi stabilitas dan kemajuan,” tegasnya.

Hingga 2025, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 98,6 persen, dengan jumlah peserta aktif sekitar 233,5 juta orang atau 80 persen dari total peserta. Angka ini ditargetkan terus meningkat.

“Tahun depan harus kita tingkatkan, insyaallah tercapai sesuai target yaitu 236,1 juta orang,” ujarnya.

Saat ini, sebanyak 31 pemerintah provinsi dan 397 kabupaten/kota telah memastikan sekitar 98 persen penduduknya terlindungi JKN.