DPR Minta Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Dipercepat, Banyak yang Over Capacity

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Abidin Fikri minta pemerintah untuk mempercepat pembangunan gedung baru bagi Sekolah Rakyat.
• Sebab, Sekolah Rakyat yang berada di bawah naungan Sentra dan Balai Kementerian Sosial (Kemensos) kini mengalami kelebihan kapasitas (over capacity). 
• Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Abidin Fikri, meminta pemerintah untuk mempercepat pembangunan gedung baru bagi Sekolah Rakyat.

Sebab, Sekolah Rakyat yang berada di bawah naungan Sentra dan Balai Kementerian Sosial (Kemensos) kini mengalami kelebihan kapasitas (over capacity). 

Hal ini telah ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

"Yang kami kunjungi di sekolah rakyat, khususnya di sentra-sentra itu sudah over capacity. Artinya, tidak memungkinkan lagi pada tahun ajar baru dia menerima murid," kata Abidin dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).

Abidin menjelaskan, siswa yang saat ini duduk di bangku kelas 1 SMP atau SMA akan segera naik ke kelas 2. 

Namun, ruang kelas yang ada saat ini terbatas dan akan terisi penuh oleh siswa yang naik kelas tersebut.

Baca juga: Sekolah Rakyat, Ikhtiar Memperluas Akses Pendidikan yang Setara

Ia khawatir pada tahun ajaran 2026 tidak ada penerimaan siswa baru lantaran tidak tersedia ruang kelasnya.

"Kalau tidak ada akselerasi pembentukan sekolah rakyat di kabupaten-kabupaten yang itu kewenangan di Kementerian PU, itu nanti tahun depan dia naik kelas 2, enggak ada lagi kelas satunya. Tolong dipikirkan itu agar ini enggak stuck," ucap Abidin. 

Abidin juga meminta Kemensos melakukan pemetaan data yang jelas. Berdasarkan data tahun 2025, tercatat ada 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di sentra-sentra Kemensos maupun yang bekerja sama dengan pihak lain.

Adapun total siswa terdiri dari 3.025 siswa SD, 6.135 siswa SMP, dan 6.765 siswa SMA. Sementara untuk tahun 2026, pemerintah merencanakan pembangunan 104 Sekolah Rakyat baru.

Baca juga: Wamensos Apresiasi Perubahan Positif Para Siswa Sekolah Rakyat Selama 1 Semester

Abidin menekankan pentingnya membedakan antara sekolah yang berada di dalam sentra dengan sekolah yang berskema kerja sama.

Ia mencontohkan Sekolah Rakyat yang bekerja sama dengan pihak swasta, seperti Pangudi Luhur di Bekasi, yang sudah memiliki skema penerimaan siswa baru.

Sebaliknya, sekolah yang murni berada di sentra Kemensos sering kali mengalami kendala kapasitas ruang.

"Tahun ajaran (baru) kan bulan Juli. Jadi yang di sentra itu kelas 1 SMA akan naik menjadi kelas 2. Begitu juga yang SMP akan naik kelas 2. Kalau Sekolah Rakyat di sentra-sentra itu tidak bisa menampung, berarti tidak akan ada penerimaan siswa baru, ini yang harus dipikirkan," imbuhnya.