Ringkasan Berita:

• Analis intelijen dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengapresiasi langkah DPR mendukung posisi Polri tetap di bawah Presiden.
• Kejelasan posisi kelembagaan sangat dibutuhkan agar Polri dapat bekerja fokus pada tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengapresiasi langkah DPR RI yang menegaskan kembali posisi Polri berada di bawah komando Presiden.

Menurutnya, sikap DPR ini penting menjaga kejelasan arah politik hukum dan stabilitas kelembagaan Polri.

Dia menilai penegasan tersebut menunjukkan DPR memahami pentingnya kepastian posisi Polri dalam arsitektur negara demokrasi.

“DPR telah mengambil langkah yang tepat dan moderat. Ini memberikan kepastian bagi Polri sekaligus menenangkan ruang publik dari polemik yang tidak perlu,” ujarnya dikutip Sabtu, 31 Januari 2026.

Ia mengatakan, kejelasan posisi kelembagaan sangat dibutuhkan agar Polri dapat bekerja fokus pada tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

Perdebatan berkepanjangan soal struktur, menurutnya, justru berpotensi mengganggu konsentrasi organisasi. “Polri butuh kepastian untuk bekerja optimal, bukan wacana yang berlarut-larut,” ungkapnya.

Ngasiman Djoyonegoro memberikan apresiasi kepada Polri yang dinilai tetap profesional dan tidak reaktif di tengah dinamika politik.

Ia melihat Polri memilih menjaga kinerja dan stabilitas internal dibanding terlibat dalam polemik publik.

“Sikap tenang dan profesional Polri patut diapresiasi,” kata Simon.

Menurutnya, menempatkan Polri di bawah Presiden merupakan pilihan yang logis dalam sistem presidensial karena garis tanggung jawab menjadi jelas.

Baca juga: Penempatan Polri Langsung di Bawah Presiden sebagai Bagian Penting dari Amanat Reformasi 

Namun ia menegaskan bahwa posisi tersebut harus selalu diimbangi dengan pengawasan dan akuntabilitas. “Polri di bawah Presiden bukan berarti tanpa batas. Profesionalisme dan kontrol tetap kunci,” katanya.

Ia menilai DPR memahami keseimbangan tersebut sehingga tidak mendorong perubahan struktural yang drastis. Stabilitas kelembagaan, menurut Simon, juga merupakan bagian dari agenda reformasi. “Reformasi tidak selalu berarti mengubah struktur, tapi memastikan sistem berjalan sehat,” ujarnya.

Pihaknya berharap kedudukan Polri di bawah langsung Presiden adalah hal strategis dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

 Dia berharap Polri berkomitmen penuh menindaklanjuti arahan Presiden melalui penguatan transformasi struktural, kultural, dan instrumental, guna membangun institusi kepolisian yang modern, adaptif, dan dipercaya masyarakat.

"Transformasi Polri bukan sekadar perubahan sistem, tetapi perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak seluruh personel. Tujuannya satu, menghadirkan Polri yang semakin presisi dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.