- Pertama data atau nformasi untuk mengidentifikasi orang yang dicari, seperti nama, tanggal lahir, kewarganegaraan, warna rambut dan mata atau ciri fisik, foto, dan sidik jari jika tersedia.

- Kedua, informasi terkait kejahatan yang mereka lakukan, umumnya berupa pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan anak, atau perampokan bersenjata.

Tentang Perkara Riza Chalid

Riza Chalid selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan PT Orbit Terminal diduga terlibat dalam praktik korupsi yang terjadi periode 2018 hingga 2023.

Kasus tersebut, diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 285 triliun, terdiri atas kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.

Dalam proses hukumnya, Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina sejak Kamis (10/7/2025).

Riza Chalid bersama tersangka lainnya diduga menyepakati kerja sama penyewaan terminal BBM tangki Merak dengan melakukan intervensi terhadap kebijakan tata kelola PT Pertamina.

Hingga kini, total sudah ada 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Atas perbuatannya, Riza Chalid dijerat Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jadi Buron Interpol setelah Terbit Red Notice

Kini, red notice atas nama tersangka Mohammad Riza Chalid telah diterbitkan Interpol. 

Namun, proses penerbitan Red Notice oleh Interpol terhadap raja minyak Muhammad Riza Chalid (MRC) menjadi sorotan.

Sebab, meski permintaan telah diajukan sejak September 2025, identitas Riza Chalid baru resmi masuk dalam daftar buronan internasional pada 23 Januari 2026 atau sekitar empat bulan prosesnya.

Baca juga: Interpol Terbitkan Red Notice Untuk Buronan Riza Chalid, Polri Koordinasi dengan Pihak Luar Negeri

Kepala Bagian Kejahatan Transnasional dan Internasional (Kabag Jatinter) Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri, Kombes Pol Ricky Purnama, menjelaskan keterlambatan proses penerbitan red notice. 

Menurutnya, hal itu, disebabkan proses asesmen yang sangat ketat di Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis.

"Ada sebuah mekanisme yang harus dilalui di kantor pusat Interpol di Lyon. Setiap usulan yang kita ajukan itu akan dilakukan sebuah proses asesmen dengan berbagai macam aspek," ujar Ricky dalam konferensi pers di Divisi Humas Polri, Minggu (1/2/2026).