Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Keluarga Siswa SD di NTT yang Akhiri Hidup Sempat Terima Bantuan, tapi Terkendala Administrasi

Karena pindah kependudukan, bantuan untuk keluarga YBR sempat terkendala karena terhambat administrasi yang belum tercacat kembali.

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rifqah
Editor: Bobby Wiratama
Ringkasan Berita:
  • Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkapkan bahwa keluarga anak SD di NTT yang mengakhiri hidup, termasuk keluarga prasejahtera atau belum mampu, yang menerima bantuan dari pemerintah
  • Namun, ternyata bantuan itu sempat terkendala karena keluarga YBR pindah kependudukan, sehingga keluarga YBR belum tercatat kembali dalam data keluarga prasejahtera
  • Keluarga YBR dulunya tinggal di Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, kemudian pindah ke Jerebuu, Kecamatan Jerebuu di Kabupaten Ngada

 

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkapkan bahwa keluarga anak SD di NTT yang mengakhiri hidup, termasuk keluarga prasejahtera atau belum mampu, yang menerima bantuan dari pemerintah.

Anak SD di NTT berinisial YBR (10) tersebut sebelumnya ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di pohon Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, NTT pada Kamis (29/1/2026).

Saat proses evakuasi, polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan berbahasa daerah Bajawa yang ditulis oleh YBR untuk ibunya.

Banyak disebutkan bahwa penyebab YBR mengakhiri hidupnya karena tidak dibelikan peralatan tulis oleh ibunya akibat terkendala ekonomi keluarga.

Namun, hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki latar belakang peristiwa itu, termasuk dugaan kekecewaan korban yang tidak dibelikan alat tulis tersebut.

Terkait kondisi keluarga YBR ini, Melki mengatakan bahwa mereka termasuk keluarga prasejahtera yang menerima bantuan dari pemerintah.

Rekomendasi Untuk Anda

Akan tetapi, kata Melki, ternyata hal tersebut sempat terkendala karena keluarga YBR pindah kependudukan, sehingga keluarga YBR belum tercatat kembali dalam data keluarga prasejahtera.

"Kalau data yang saya dapatkan memang untuk sebagiannya itu masih jalan (pendataan keluarga prasejahtera), memang karena ini ada pergeseran kependudukan dari satu tempat di daerah kabupaten tetangga ke kabupaten yang sekarang," katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (5/2/2026).

Melki mengatakan bahwa keluarga YBR dulunya tinggal di Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, kemudian pindah ke Jerebuu, Kecamatan Jerebuu di Kabupaten Ngada.

"Memang persoalan administrasi yang saya dapatkan informasi itu, administrasi kependudukannya belum sempat diperbaiki. Nah, sayangnya memang kalau saya dapatkan kabar itu karena perkara administrasi ini juga mungkin dukungan terhadap keluarga ini, anak ini, si YBR ini, juga akhirnya mungkin tidak bisa maksimal," paparnya.

Atas peristiwa itu, Melki akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dan kementerian atau lembaga terkait agar persoalan administrasi seperti ini bisa dipermudah lagi ke depannya.

Baca juga: Tragedi Anak SD di NTT Akhiri Hidup, Legislator Minta Sekolah Rakyat Lebih Tepat Sasaran

"Jadi kalau dia (keluarga YBR) di kabupaten sebelumnya dapat, pindah begini ternyata administrasinya juga tidak mudah karena mesti harus dirapikan dulu baru bisa dapatkan dukungan pemerintah terkait dengan program-program untuk keluarga miskin seperti ini," ucap Melki.

DPR Bakal Panggil Kemensos-KemenPPPA 

Buntut kasus bunuh diri siswa SD di NTT tersebut, Komisi VIII DPR RI berencana memanggil Kementerian Sosial (Kemensos) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mengatakan, pihaknya akan segera menjadwalkan rapat kerja dengan dua kementerian tersebut pada pekan depan.

"Nanti segera panggil sama kementerian sama Komisi VIII kita jadwalkan minggu depan," kata Singgih di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Sebagai anggota dewan yang membidangi Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Singgih menjelaskan, pemanggilan ini bertujuan untuk mengevaluasi data penerima bantuan sosial (bansos). 

Dia menilai, pendataan ulang sangat diperlukan karena penyaluran bansos kerap dinilai tidak tepat sasaran, utamanya bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kan ini sebenarnya memang keluarganya kurang mampu dan ibunya kurang perhatian terhadap anak, sehingga dia enggak ada tempat untuk curhat atau untuk berani ngomong terus itu anaknya akhirnya putus asa dan bunuh diri," ucap Singgih.

Singgih pun berharap, kejadian tragis yang dialami YBR harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperhatikan masyarakat di daerah 3T. 

"Jadi mungkin hal yang memang kita evaluasi nanti misalkan kebijakan untuk bansos itu bagaimana, apakah itu nanti apakah perlu ada perubahan di pemberian," ucapnya.

"Karena kadang-kadang bansos itu kadang-kadang salah sasaran juga. Harusnya ke anak, untuk anak atau bagaimana," tambah Singgih.

(Tribunnews.com/Rifqah/Fersianus)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Berita Terkini
Atas