Ringkasan Berita:

• Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bersama Presiden Prabowo Subianto menandatangani Treaty on Common Security di Istana Merdeka, Jakarta, sebagai bentuk komitmen memperkuat kerja sama pertahanan Indonesia-Australia. 
• Salah satu inisiatif penting adalah membuka peluang bagi perwira senior TNI untuk bertugas di Militer Australia, serta memperluas pertukaran pendidikan militer dan pengembangan fasilitas pelatihan bersama.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perdana Menteri Australia mengumumkan sejumlah inisiatif kerjasama pertahanan baru dengan Indonesia. 

Inisiatif kerjasama tersebut disampaikan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam pernyataan pers bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, (6/2/2026). 

Kerjasama tersebut diantaranya membuka kesempatan bagi perwira senior TNI untuk bertugas di Militer Australia.

"Termasuk menawarkan untuk menetapkan  posisi baru bagi seorang perwira senior Indonesia di Angkatan Pertahanan Australia, yang mencerminkan dan memperkuat kepercayaan antara kedua negara kita," kata PM Australia.

Selain itu juga mendukung pengembangan fasilitas pelatihan pertahanan bersama Indonesia-Australia. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan kedua negara.

 "Memperluas pertukaran pendidikan militer antara militer kita untuk membangun hubungan dan meningkatkan pemahaman antara generasi pemimpin militer berikutnya," katanya. 

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menandatangani Perjanjian Keamanan Bersama (Treaty on Common Security) antara Pemerintah Indonesia dan Australia.

Penandatanganan dilakukan di Ruang Oval Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, (6/2/2026).

Penandatanganan tersebut berlangsung usai kedua pemimpin melakukan pertemuan di ruang kerja Istana Merdeka.

Dalam acara penandatanganan, Prabowo dan PM Albanese duduk di meja masing-masing. Prabowo yang mengenakan jas abu-abu dan peci hitam menandatangani dokumen terlebih dahulu, kemudian disusul oleh PM Australia. Dokumen yang diteken tersebut kemudian ditukar untuk ditandatangani kembali.

Presiden Prabowo dan PM Albanese lalu memperlihatkan dokumen perjanjian kerja sama tersebut. Keduanya kemudian bersalaman.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia dan Australia terus berkomitmen untuk memperkuat kemitraan, salah satunya dengan menandatangani traktat perjanjian keamanan bersama.

"Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik," katanya dalam pernyataan pers bersama.

Kerja sama keamanan bersama ini, kata Presiden, sesuai dengan prinsip kehidupan bertetangga yang baik serta politik bebas aktif Indonesia.

Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan. Indonesia memilih membangun hubungan bertetangga dengan Australia atas dasar niat baik, rasa saling percaya, dan itikad baik.

“Indonesia ingin bersahabat dengan semua pihak dan tidak ingin memiliki musuh mana pun. Untuk itu, kami meyakini bahwa perjanjian ini akan menjadi salah satu pilar penting bagi stabilitas dan kerja sama di kawasan kita,” pungkasnya.

Perjanjian kerja sama keamanan bersama ini memperbarui Perjanjian Lombok Tahun 2006 yang diteken oleh pemimpin negara pada saat itu.

Isi Perjanjian

Melalui perjanjian ini, Indonesia dan Australia sepakat untuk melakukan konsultasi secara rutin pada tingkat pemimpin dan menteri mengenai masalah yang dapat memengaruhi keamanan bersama, serta mengembangkan kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi keamanan nasional masing-masing negara dan keamanan kawasan.

Indonesia dan Australia sepakat untuk berkonsultasi apabila keamanan salah satu atau kedua negara terancam.

Indonesia dan Australia juga sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di bidang keamanan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas masing-masing.

Perjanjian kerja sama keamanan bersama ini dibuat dengan dasar bahwa kedua negara memiliki komitmen yang sama terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan, yang hanya dapat terwujud melalui tanggung jawab bersama.

Indonesia dan Australia sama-sama menyadari manfaat dari stabilitas, ketahanan, dan rasa aman masing-masing.

Indonesia dan Australia ingin berkontribusi terhadap keamanan dan stabilitas kawasan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemakmuran negara masing-masing serta kawasan.

Selain itu, perjanjian kerja sama ini juga menegaskan kembali Perjanjian Lombok mengenai komitmen terhadap kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah semua negara, serta kerja sama di Asia Tenggara.

Kerja sama ini juga menegaskan komitmen Indonesia dan Australia terhadap penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982.