Ringkasan Berita:

• Bahlil akui sering diserang di medsos, kini sudah kebal
• Kritik pengelolaan SDA, sebut izin tambang menumpuk di Jakarta
• Tegaskan rakyat daerah harus jadi tuan di negerinya sendiri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengaku sudah kebal atas berbagai serangan yang dilancarkan kepadanya melalui media sosial.

Hal itu disampaikan Bahlil saat membuka acara Training of Trainers (ToT) Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bagi seluruh Anggota MPR/DPR RI Fraksi Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/2/2026).

Mulanya, Bahlil menyinggung Pasal 33 UUD 1945 sebagai bentuk amanat konstitusi terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk kemakmuran rakyat. 

“Nah, pertanyaan di Pasal 33 UUD 45 ini masuk ini. Bahaya ini saya mau kupas ada media, enggak apa-apa lah media datang hari ini. Saya mau kupas tentang pengelolaan SDA soalnya. Ini pasti banyak yang sakit, sebentar lagi di sosmed hancur lagi saya. Sudah kebal saya, sudah kebal,” kata Bahlil.

 
Keadilan SDA Bukan Sekadar Materi

Dalam pidatonya, Bahlil menekankan bahwa keadilan dalam konteks Pasal 33 UUD 1945 tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembagian uang atau materi semata.

“Keadilan itu adalah kesempatan mendapatkan hak-hak sebagai warga negara,” ujarnya.

Ia mencontohkan sektor migas yang menurutnya masih didominasi oleh kelompok elit tertentu.

Baca juga: Komandan Dasco: Kita Ingin Gerindra Hidup Seribu Tahun Lagi

 
Izin Tambang Menumpuk di Jakarta

Bahlil juga menyoroti fenomena izin usaha pertambangan (IUP) di berbagai wilayah Indonesia yang justru banyak dikendalikan dari Jakarta.

“Tambang ini hampir semua izinnya, IUP-nya, itu milik kantor Jakarta. Tambang di Maluku, tambang di Sulawesi, tambang di Papua, di Kalimantan, di Sumatera. Saya pikir-pikir kenapa izinnya kantornya semua ada di Jakarta ini? Apakah Negara Republik Indonesia ini hanya punya Jakarta? Inilah yang harus kita rapikan,” tegasnya.

Menurutnya, penguasaan ekonomi politik yang hanya bertumpu di satu wilayah harus segera diakhiri agar pemerataan ekonomi dapat terwujud.

 
Rakyat Daerah Jadi Tuan di Negeri Sendiri

Bahlil menegaskan perlunya mengembalikan izin usaha kepada pengusaha daerah, UMKM, dan BUMD.

“Maka perlahan-lahan kita kanalisasi, izin kita kembalikan kepada teman-teman daerah, pengusaha daerah, UMKM harus dapat. BUMD kasih. Jadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya,” imbuhnya.

Pernyataan Bahlil mencerminkan kritik tajam terhadap ketimpangan ekonomi sekaligus pesan kuat tentang pemerataan. Di balik serangan di media sosial, ia menegaskan komitmen agar rakyat daerah benar-benar menjadi tuan di negeri sendiri.