Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Zulfikar Suhardi meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan selama Ramadan 2026 tetap terjaga dan terjangkau masyarakat.
•  Ia juga mendorong tindakan tegas terhadap pelaku penimbunan bahan pangan serta mendukung sanksi yang akan diberikan oleh Menteri Pertanian.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Zulfikar Suhardi, berharap pemerintah dapat benar-benar memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan-bahan pangan pada bulan suci ramadan 2026. 

Kepastian, kata dia, harus diberikan pemerintah sekalipun dari data dalam rapat Komisi IV DPR RI dengan pemerintah beberapa waktu lalu, ketersediaan bahan pangan cukup baik untuk bulan suci ramadan tahun 2026.

“Kita melihat datanya cukup baik dan kami yakin ini cukup untuk menjelang dan selama ramadan tetapi kami tetap menegaskan bahwa ketersediaan, akses dan harga tetap harus dijangkau masyarakat dan data ini tidak hanya bagus di atas kertas,” ungkap Zulfikar Suhardi kepada awak media di Jakarta, Rabu, (11/2/2026).

Zulfikar Suhardi meminta, pemerintah dapat terus memastikan ketersedian dan stabilitas harga bahan-bahan pangan seperti cabai hingga minyak goreng selama bulan suci ramadan 2026.

“Cabai, kedelai, daging, ayam, bawang dan juga minyak goreng ini bisa mendapat perhatian,” tegas dia.

Baca juga: Jelang Ramadan 2026, Harga Cabai di Sukoharjo Jateng hingga Maros Sulsel Alami Lonjakan

Lebih lanjut, Politikus muda asal Sulawesi Barat (Sulbar) ini juga mendorong, adanya tindakan tegas bilamana terjadinya penimbunan bahan-bahan pangan selama bulan suci ramadan 2026. 

Zulfikar Suhardi mendukung pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang memberikan punishment kepada pihak-pihak yang melanggar atau melakukan penimbunan selama bulan suci ramadan 2026.

“Tentu perlu diberikan tindakan tegas kalau memang ada yang melakukan penimbunan, dan ini juga sudah disampaikan oleh pak mentan akan memberikan punishment kalau memang ada yang melanggar,” pungkas dia.