Komisi X DPR Desak Pemerintah Perketat Proses Seleksi Beasiswa LPDP

Ringkasan Berita:

• Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk memperketat proses seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
• Hal ini merespons kontroversi di media sosial terkait pernyataan mantan penerima beasiswa (awardee) berinisial DS yang dinilai tidak mencerminkan nasionalisme.
• Juga adanya dugaan pelanggaran komitmen pengabdian oleh suaminya, AP.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk memperketat proses seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Hal itu diungkapkan anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief, merespons kontroversi di media sosial terkait pernyataan seorang mantan penerima beasiswa (awardee) berinisial DS yang dinilai tidak mencerminkan nasionalisme serta adanya dugaan pelanggaran komitmen pengabdian oleh suaminya, AP.

Habib menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan LPDP merupakan uang negara yang membawa konsekuensi tanggung jawab moral dan hukum yang besar. 

Baca juga: Kontribusi Dipertanyakan, Tasya Kamila Jelaskan Peran dan Dedikasi sebagai Alumni LPDP

Dia menilai, insiden ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa integritas dan komitmen kebangsaan calon penerima beasiswa harus diuji lebih dalam, bukan sekadar kecakapan akademik.

"Kami meminta agar pemerintah memperketat seleksi LPDP. Pernyataan yang disampaikan oleh alumni penerima LPDP yang viral itu menunjukkan bahwa masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi aturan. Penerima beasiswa harus memiliki integritas dan komitmen kuat karena ini menggunakan uang negara," kata Habib Syarief kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Habib Syarief menjelaskan, LPDP merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) anak bangsa. 

Menurutnya peningkatan kualitas SDM tersebut seharusnya tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan tetapi juga bisa memberikan kemanfaatan lebih besar bagi bangsa dan negara. 

"Bahwa saat ini kondisi bangsa belum seperti yang mereka idealkan tentu menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya, bukan malah menunjukkan penyesalan sebagai WNI," ucapnya.

Polemik ini bermula saat DS mengunggah konten terkait kewarganegaraan Inggris bagi anak keduanya dengan narasi yang memicu perdebatan publik. 

Belakangan terungkap bahwa meski DS telah menuntaskan masa pengabdiannya, sang suami yang juga sesama penerima beasiswa LPDP, AP, diketahui belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menempuh studi di Belanda.

Terkait temuan tersebut, Habib meminta pemerintah melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap seluruh alumni untuk memastikan komitmen mereka terlaksana. 

Dia mendukung langkah tegas LPDP yang berencana memanggil pihak terkait untuk klarifikasi dan pemberian sanksi jika terbukti melanggar ketentuan.