Ketua MPR: RI Bisa Keluar dari BoP, tapi atas Kesepakatan Bersama

Ringkasan Berita:

• Muncul desakan agar Indonesia keluar dari BoP setelah AS dan Israel yang notabenenya anggota organisasi internasional itu justru melancarkan serangan ke Iran.
• Ia menyinggung pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan Indonesia bisa kapan saja keluar dari BoP.
• Namun, opsi Indonesia keluar atau tidaknya dari keanggotaan Board of Peace haruslah berdasarkan kesepakatan bersama.

TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Indonesia bisa kapan saja keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) alias Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat (AS).

Namun, opsi Indonesia keluar atau tidaknya dari keanggotaan Board of Peace haruslah berdasarkan kesepakatan bersama.

"Tapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama," ujarnya usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 4 Maret 2026.

Ia menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia bisa kapan saja keluar dari Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump.

"Bagi Indonesia masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang biasa yang sesuatu yang bisa saja terjadi. Seperti beberapa kali disebutkan oleh presiden, kita bisa saja kapan saja bisa keluar," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, muncul desakan agar Indonesia keluar dari organisasi internasional itu setelah AS dan Israel yang notabenenya anggota Board of Peace justru melancarkan serangan ke Iran.

BoP Bukan Pilihan Ideal

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf mengungkapkan penjelasan Presiden Prabowo Subianto tentang pilihan Indonesia bergabung dengan Board of Peace.

Hal itu disampaikan Muzzammil setelah bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.

Pada pertemuan itu, Kepala Negara mengundang Presiden dan Wakil Presiden RI terdahulu, petinggi partai politik, serta Menteri Luar Negeri terdahulu.

"Pak Prabowo menjelaskan tentang BoP dan juga tentang perkembangan Iran," ucap Muzzammil.

Ia menyebut, penjelasan Prabowo mengenai BoP mungkin sudah disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi masyarakat (ormas) Islam.

Baca juga: Pesan MUI ke Presiden Prabowo soal Board of Peace: Keluar Saja Jika Tak Ada Celah Perdamaian

"Penjelasan yang menurut saya, beliau menjelaskan pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin dari yang ada, bukan pilihan-pilihan ideal. Beliau menjelaskan itu, mungkin juga sudah beliau jelaskan pada waktu di MUI dan ormas-ormas Islam," tuturnya.

Prabowo juga menjelaskan kesiapan Indonesia untuk menghadapi kemungkinan terjadinya krisis imbas konflik di Timur Tengah.

"Beliau menjelaskan tentang kesiagaan pangan kita, kesiagaan energi kita, dan dialog elite kita. Beliau mengundang para tokoh-tokoh ini untuk menyatukan elite dan beliau sendiri insyaallah akan menyampaikan kepada publik mungkin sikap-sikap resmi beliau," ungkapnya.

Poin pembicaraan pada pertemuan itu, tegasnya, adalah mengenai BoP dan kesiagaan Indonesia untuk menghadapi situasi politik dunia yang sekarang ini sedang memanas. 

Menlu: RI Tetap di BoP

Pemerintah Indonesia memutuskan tetap berada dalam BoP walaupun muncul desakan dari sejumlah pihak agar Indonesia mundur di tengah eskalasi serangan AS-Israel ke Iran.

“Kita tetap di BOP,” ujar Menteri Luar Negeri RI Sugiono usai menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama lintas tokoh di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa malam.

Sugiono juga mengungkapkan telah menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Aragchi terkait konflik yang tengah berlangsung melawan AS-Israel.

Dalam telepon itu, Sugiono mengatakan dirinya menyampaikan posisi Indonesia dan mendengar gambaran langsung dari pemerintah Iran.

“Beliau (Menlu Iran) menelepon saya, kemudian menjelaskan posisi Iran,” kata Sugiono.

Sugiono menyampaikan bahwa dalam percakapan itu pihaknya menegaskan sikap Indonesia yang menyesalkan kegagalan perundingan yang berujung pada eskalasi konflik. 

Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya integritas dan kedaulatan wilayah serta perlunya kembali ke meja perundingan sebagai solusi damai.

“Kami menyampaikan juga sikap Indonesia bahwa kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi,” ujarnya.

Dia mengatakan Indonesia menekankan sejumlah prinsip utama dalam hubungan internasional, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan negara dan penolakan terhadap konflik yang berkepanjangan.

“Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan,” imbuhnya.

Sugiono juga menegaskan bahwa Indonesia telah menyampaikan keinginan Prabowo untuk turut serta dalam upaya meredakan ketegangan di kawasan tersebut, termasuk jika kedua belah pihak bersedia menerima peran sebagai mediator.

“Kita menawarkan kesiapan kita, menawarkan diri kita. Itu saja ya,” tandasnya.

(Tribunnews.com/Deni)