Eks Menlu Sebut Peran Board of Peace Menyusut: Trump dan Netanyahu Troublemaker

Ringkasan Berita:

• Eks Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Hassan Wirajuda, menilai peran forum Board of Peace (BoP) kini semakin dipertanyakan.
• Alasannya karena dua tokoh utama yang berperan dalam forum tersebut, yakni Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump sebagai ketua dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sebagai anggota.
• Hassan menilai Indonesia perlu bersikap terbuka untuk mengevaluasi keikutsertaannya dalam forum BoP tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Eks Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Hassan Wirajuda, menilai peran forum Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, kini semakin dipertanyakan.

Salah satu alasannya adalah karena dua tokoh utama yang berperan dalam forum tersebut, yakni Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump sebagai ketua dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sebagai anggota.

Dalam hal ini, Trump dan Netanyahu justru dinilai sebagai pihak yang turut memicu ketegangan.

Oleh karena itu, Hassan menilai Indonesia perlu bersikap terbuka untuk mengevaluasi keikutsertaannya dalam forum tersebut.

Bahkan, di tengah memanasnya situasi AS-Israel dan Iran, Hassan memperkirakan potensi kegunaan forum itu mungkin bahkan berada di bawah lima persen. 

"Potensi gunanya kelihatan menyusut, menjadi berapa persen? Mungkin di bawah 5 persen kalau kondisi sekarang ya," ungkap Hassan, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (6/3/2026).

"Sebab dua aktor utama yang berperan penting dalam upaya pemulihan Gaza adalah Trump sebagai ketua dan Netanyahu sebagai anggota, dua itu kan troublemaker-nya," tambahnya.

Hassan menjelaskan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang perlu dipikirkan oleh Prabowo dalam BoP ini.

Salah satunya adalah mempertimbangkan kebijakan Trump dalam penyerangan terhadap Iran, apakah hal tersebut didasarkan oleh pertimbangan eksekutif dan mengabaikan kewajiban bahwa perang harus dinyatakan oleh kongres.

"Kita terbuka dan mestinya kita terbuka seperti juga ditunjukkan oleh Presiden Prabowo bahwa kita akan evaluasi dari proses ini," katanya.

"Dengan kata lain, apakah perang dilancarkan oleh Trump terhadap Iran itu konstitusional atau tidak konstitusional?"

Baca juga: Pesan MUI ke Presiden Prabowo soal Board of Peace: Keluar Saja Jika Tak Ada Celah Perdamaian

"Itu satu faktor yang bisa mengerem, mudah-mudahan ke arah penghentian atau sebelum penghentian ke arah pengurangan ketegangan melalui dialog misalnya, itu satu," paparnya.

Kemudian yang kedua, kata Hassan, mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Salah satunya, hingga kemarin sudah disebutkan bahwa Amerika akan mengerahkan pasukan darat. 

"Dan itu akan memperdalam intensitas dari perangnya itu sendiri. Bahkan, saya khawatirkan Islam menjadi meluas di wilayah-wilayah di mana penduduk atau warga Syiah di sejumlah negara di kawasan itu besar."

"Mulai dari Lebanon yang punya Hizbullah yang sudah terjadi juga perang dengan penduduknya Syiah, Yemen yang dikuasai oleh juga Houthi yang Syiah. Mudah-mudahan sentimen keagamaan ini tidak menjadi contributing factor dalam membuat perang itu meluas dan menjadi lebih intensify," harap Hassan.

Adapun, BoP itu merupakan lembaga bentukan Donald Trump yang berisikan 20 poin perdamaian untuk Gaza dan disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 18 November 2025.

20 poin perdamaian yang diajukan Trump dan didukung PBB itu berisi rencana bahwa Gaza akan menjadi zona bebas teror dan deradikalisasi, Gaza dibangun kembali untuk kepentingan rakyat Gaza.

Bila perang berakhir, maka pasukan Israel akan mundur, pembebasan sandera, tuntutan agar Hamas hidup damai dan menonaktifkan senjata, hingga bantuan untuk Gaza.

Oleh karena itu, Indonesia pun memutuskan bergabung BoP dengan tujuan mendorong komitmen kemanusiaan dan upaya perdamaian dunia, khususnya bagi rakyat Palestina.

Namun, setelah konflik antara AS-Israel dan Iran memanas, banyak pihak yang meminta Prabowo untuk keluar dari BoP.

Menlu Sugiono Tegaskan Posisi Indonesia Tak Berubah di BoP

Pemerintah Indonesia memutuskan tetap berada dalam BoP buatan AS, meski muncul desakan dari sejumlah pihak agar Indonesia mundur di tengah eskalasi serangan AS-Israel ke Iran.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono memastikan posisi Indonesia tidak berubah.

“Kita tetap di BoP,” ujar Sugiono Sugiono usai menghadiri pertemuan Presiden Prabowo bersama lintas tokoh di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.

Adapun, AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target di Iran pada Sabtu (28/2/2026) yang memicu ledakan di ibu kota Teheran dan peningkatan ketegangan di seluruh kawasan. 

Tak lama setelah itu, Donald Trump kemudian mengunggah pernyataan video yang mengumumkan operasi tempur AS di Iran, dengan tujuan menghilangkan ancaman yang akan segera terjadi. 

Disebutkan bahwa serangan tersebut merupakan tindak lanjut dari perencanaan bersama selama berbulan-bulan antara AS dan Israel.

Dalam serangan tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei tewas.

Disebutkan bahwa Khamenei terbunuh di kantornya saat "menjalankan tugas yang diberikan kepadanya" pada Sabtu (28/2/2026) dini hari.

Selain Khamenei, sejumlah anggota keluarganya dan pejabat Iran juga meninggal dunia, berikut daftarnya:

• Komandan IRGC Mayor Jenderal, Mohammad Pakpour
• Sekretaris Dewan Pertahanan Iran, Ali Shamkhani
• Menteri Pertahanan, Aziz Nasirzadeh
• Pejabat Intelijen Iran, Saleh Asadi
• Pejabat Penelitian Iran, Hossein Jabal Amelian
• Pejabat Penelitian Iran, Reza Mozaffari-Nia
• Penghubung pertahanan senior Iran, Mohammed Shirazi
• Putri Khamenei
• Menantu Khamenei
• Cucu Khamenei

(Tribunnews.com/Rifqah)