Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta masyarakat sipil memperkuat persatuan nasional agar pemerintahan Prabowo Subianto memiliki ruang dan waktu untuk merealisasikan janji pembangunan.
• Dasco menekankan bahwa demokrasi tidak cukup hanya prosedural, tetapi harus memastikan pemerataan manfaat pembangunan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat.
• Seminar yang sekaligus meluncurkan buku Menggugat Republik karya Syahganda Nainggolan menghadirkan berbagai tokoh.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengajak masyarakat sipil memperkuat persatuan nasional agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki ruang dan waktu untuk menunaikan berbagai janji pembangunan.

Ajakan tersebut disampaikan Dasco saat memberikan pidato penutup dalam seminar nasional bertajuk “Prabowonomics, Demokrasi dan Arah Republik ke Depan” yang digelar di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/3/2026).

Acara itu sekaligus menjadi peluncuran buku terbaru karya Syahganda Nainggolan berjudul Menggugat Republik, yang mengulas arah demokrasi Indonesia serta gagasan ekonomi yang disebut sebagai Prabowonomics.

Dalam pidatonya, Dasco menilai buku tersebut lahir dari kegelisahan terhadap praktik demokrasi yang belum sepenuhnya menghadirkan keadilan sosial.

“Buku ini sangat kritis. “Ia lahir dari kegelisahan mendasar: demokrasi bisa berjalan secara prosedural, tapi belum tentu manfaat pembangunan terdistribusi secara adil," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya berjalan secara formal, tetapi juga harus memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat.

“Demokrasi juga meniscayakan keadilan—terutama keadilan ekonomi. Tanpa itu, kohesi sosial kita bisa tergerus," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dasco juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam menjaga persatuan nasional di tengah berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah.

Menurutnya, selama ini banyak pihak mempertanyakan berapa lama pemerintahan Prabowo perlu diberi waktu untuk mewujudkan berbagai janji politiknya. 

Namun ia menilai pertanyaan yang lebih penting justru berkaitan dengan kesiapan masyarakat sipil untuk memperkuat persatuan nasional.

“Berapa lama waktu yang diperlukan agar masyarakat sipil bersatu, menguatkan persatuan nasional, agar Prabowo punya waktu menunaikan janji-janjinya?” kata dia.

Selain itu, Dasco juga menyinggung sejumlah persoalan struktural yang masih diwarisi pemerintah saat ini, termasuk terkait izin usaha pertambangan yang dinilai tidak memberikan manfaat bagi negara.

“Kalau ada IUP tapi tak memberi keuntungan pada negara, pemerintah cabut,” katanya.

Diskusi Gagasan Prabowonomics

Seminar tersebut menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai latar belakang, antara lain Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, pengamat politik Rocky Gerung, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Moh Jumhur Hidayat, serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional turut hadir sebagai undangan, di antaranya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, serta Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad.

Dalam paparannya, Syahganda menyebut gagasan dalam bukunya berangkat dari pemikiran kerakyatan yang ia pelajari sejak aktif sebagai mahasiswa di ITB.

“Kami digodok di sini. Para aktivis yang dibentuk di kampus ini tak pernah gentar untuk terus berjuang membela kebenaran. Kami dipupuk oleh pemikiran dan ideologi kerakyatan Soekarno," ucapnya.

Ia juga menilai gagasan kerakyatan tersebut tercermin dalam kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Cuma Soekarno dan Prabowo yang saya rasakan sebagai pemimpin dengan ideologi kerakyatan yang kuat. Hingga di atas 70 tahun usianya, jiwa kerakyatan Prabowo tidak pernah bisa diragukan," ujarnya.

Perdebatan dan Kritik

Diskusi dalam seminar berlangsung cukup dinamis. Rocky Gerung, misalnya, menekankan pentingnya kritik terhadap kebijakan publik dalam sistem demokrasi.

“Kebijakan memang harus selalu diinterupsi agar ia tidak menjadi monolitik,” katanya.

Menurut Rocky, istilah Prabowonomics kini telah menjadi bagian dari perdebatan ekonomi politik di Indonesia.

“Tugas intelektual adalah membedahnya. Bahkan mungkin mempertengkarkannya," ucapnya.

“Kalau 70 persen anggota kabinet tidak mengerti Prabowonomics, itu masalah rekrutmen," imbuhnya.

Sementara itu, Hetifah Sjaifudian dalam sambutannya menyebut Syahganda sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perjalanan politiknya.

“Ada satu orang dalam hidup saya yang berhasil memprovokasi saya menjadi politisi,” katanya.

Menurut Hetifah, judul buku Menggugat Republik mencerminkan karakter Syahganda sebagai sosok yang konsisten menyuarakan kritik terhadap arah perjalanan bangsa.

Baca juga: Pakar Uraikan Strategi Big Bang-Big Push di Balik Konsep Prabowonomics

“Dia penggugat yang tidak pernah lelah menggugat dan mengubah arah sejarah," tandasnya.