TRIBUNNEWS.COM – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo, mengapresiasi kesigapan TNI dan Polri dalam mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie Yunus.

Menurut Bamsoet, respons cepat aparat dalam mengidentifikasi hingga menangkap pelaku menjadi bukti bahwa negara tidak terlibat dalam aksi teror tersebut, sekaligus penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Reaksi cepat TNI-Polri mengungkap dan menangkap pelaku teror dan penganiayaan terhadap aktivis Kontras ini menjadi penjelasan sangat gamblang bahwa unsur negara atau pemerintah bukan aktor intelektual di balik aksi tersebut,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (20/3/2026).

Baca juga: Kasus Andrie Yunus, Eks Koordinator Ungkap Kendaraan TNI Sempat Hilir Mudik di Kantor Kontras

Ia menambahkan, langkah cepat aparat juga sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang mengutuk keras aksi tersebut dan mendorong pengusutan hingga tuntas.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terjadi usai yang bersangkutan tampil dalam sebuah podcast bertema militerisme pada 12 Maret 2026 di kawasan Jakarta Pusat. Peristiwa ini menuai kecaman publik luas.

Dalam proses pengungkapan kasus, Polri menganalisis rekaman dari 86 titik CCTV dan berhasil mengidentifikasi empat pelaku yang kemudian ditangkap pada 18 Maret 2026. Markas Besar TNI juga telah mengonfirmasi bahwa para pelaku merupakan oknum prajurit TNI, terdiri dari tiga perwira dan satu bintara.

Bamsoet menilai respons cepat TNI-Polri tersebut menunjukkan komitmen kedua institusi dalam melindungi masyarakat serta menjaga citra negara di mata publik dan komunitas internasional.

“Dengan respons seperti itu, TNI dan Polri menjelaskan bahwa negara dan pemerintah tidak membungkam kritik dari publik,” kata Bamsoet.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengusutan kasus tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku semata. Motif serta kemungkinan adanya aktor intelektual di balik aksi tersebut harus diungkap secara menyeluruh, baik melalui mekanisme internal TNI maupun proses hukum yang berlaku.

Menurutnya, aksi teror, intimidasi, dan kekerasan terhadap pihak yang menyampaikan kritik justru dapat merugikan pemerintah dan institusi negara jika tidak ditangani secara tegas.

“Kalau pemerintah dan institusi negara pasif menyikapi aksi teror seperti itu, akan muncul anggapan di ruang publik bahwa oknum penguasa berada di balik tindakan tersebut. Ini jelas akan merusak nama baik pemerintah maupun institusi negara,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kasus serupa telah beberapa kali terjadi, sehingga diperlukan langkah tegas dan konsisten agar tidak merusak kredibilitas negara maupun pemerintahan Presiden Prabowo.

“Pengusutan harus sampai pada motif dan aktor di belakangnya. Ini penting untuk menjaga kredibilitas negara dan pemerintahan,” pungkas Bamsoet. 

Baca juga: Catatan Politik Bamsoet: Jujur Kepada Presiden demi Rumusan Keputusan yang Arif & Bijaksana