Anggota DPR Ingatkan WFH 1 Hari Sepekan Berdampak pada Penghasilan Ojol hingga UMKM

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu ingatkan pemerintah kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan hanya efektif sebagai solusi jangka pendek dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
• Pemerintah tidak bisa menjadikannya sebagai solusi permanen atau jangka panjang.
• Edi menekankan pentingnya pemerintah membuat proyeksi dan kebijakan yang holistik, tidak semua sektor pekerjaan dapat menjalankan skema WFH. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan hanya efektif sebagai solusi jangka pendek dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Edi menilai, meskipun langkah ini cukup efektif merespons fluktuasi harga minyak dunia dengan mengurangi mobilitas, pemerintah tidak bisa menjadikannya sebagai solusi permanen atau jangka panjang.

"WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta dalam konteks penghematan BBM karena harga minyak dunia saya rasa cukup efektif, tapi solusi itu hanya bisa efektif untuk jangka pendek, tidak bisa untuk jangka panjang," kata Edi kepada Tribunnews.com, Selasa (24/3/2026).

Edi menekankan pentingnya pemerintah untuk membuat proyeksi dan kebijakan yang holistik. 

Ia menyoroti bahwa tidak semua sektor pekerjaan dapat menjalankan skema WFH. 

Oleh karena itu, pemerintah diminta memastikan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu produktivitas kinerja, baik di instansi pemerintahan maupun sektor swasta.

"Pemerintah harus mampu memproyeksi dan membuat kebijakan yang holistik, karena tidak semua sektor bisa WFH. Jangan sampai WFH ini memengaruhi produktivitas kinerja," ucapnya.

Baca juga: 4 Hal soal Rencana WFH 1 Hari Seminggu usai Lebaran 2026, Skema Kerja Masih Digodok

Ia juga meminta pemerintah mengkalkulasi kebijakan ini dengan cermat, hati-hati, serta tetap adaptif terhadap dinamika isu politik dunia yang kerap memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Edi mengingatkan adanya dampak domino yang luas dari pengurangan mobilitas masyarakat. 

Menurutnya, kebijakan WFH akan berdampak langsung pada ekosistem ekonomi kelas menengah ke bawah yang bergantung pada pergerakan pekerja.

Ia menyoroti nasib pelaku UMKM, jasa transportasi seperti ojek online (ojol), hingga pedagang kecil di sekitar area perkantoran yang berpotensi kehilangan penghasilan jika mobilitas warga dibatasi.

Baca juga: Demi Menghemat Penggunaan BBM ASN di Jakarta Bakal Segera Lakukan WFH, Ini Jadwalnya

"Kita tidak bisa melihat ini hanya dari aspek mengurangi mobilitas untuk penghematan BBM. Harus dipikirkan bagaimana usaha UMKM, masyarakat jasa transportasi, bahkan pedagang-pedagang kecil yang penghasilannya bergantung pada pekerja swasta, ASN, dan jasa transportasi lainnya," ucap Edi.

Edi berharap pemerintah mempertimbangkan aspek keberlangsungan ekonomi rakyat kecil tersebut sebelum mematangkan desain kebijakan WFH satu hari dalam sepekan ini.