Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Anggota DPR Desak Pemerintah Buka Jalur Penyeberangan Baru ke Bali

Pengembangan akses menuju Bali Utara bisa menjadi solusi untuk memecah konsentrasi arus kendaraan.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in Anggota DPR Desak Pemerintah Buka Jalur Penyeberangan Baru ke Bali
Tribunnews.com/HO
Dari sisi operasional, data Posko Gilimanuk selama 14 jam (18 Maret 2026 pukul 00.00–14.00 WIB) atau H-3 mencatat total 144 trip kapal. Jumlah penumpang yang menyeberang dari Bali ke Jawa mencapai 48.230 orang atau meningkat 37,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 35.090 orang. 

Anggota DPR Desak Pemerintah Buka Jalur Penyeberangan Baru ke Bali

Chaerul Umam/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI, Iman Sukri, mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi kemacetan kronis di jalur penyeberangan Jawa–Bali, terutama di Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk.

Desakan ini muncul setelah kembali terjadi kemacetan parah atau “macet horor” di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, serta kondisi serupa di sisi Bali menuju Pelabuhan Gilimanuk.

Baca juga: Cegah Antrean Panjang Terulang, ASDP Lakukan Evaluasi Besar-besaran di Penyeberangan Gilimanuk


“Saya kira sudah waktunya pemerintah serius membangun alternatif pelabuhan lain dari dan atau menuju Bali. Tidak bisa terus bergantung pada Ketapang–Gilimanuk saja,” kata Iman Sukri, kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).


Menurutnya, peningkatan volume kendaraan tidak lagi sebanding dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia, sehingga dibutuhkan solusi jangka panjang.


Ia pun mengusulkan pengembangan jalur menuju Bali Utara, termasuk melalui kawasan Bangsring, serta penguatan peran Pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai alternatif penyeberangan.

Rekomendasi Untuk Anda


“Pengembangan akses menuju Bali Utara bisa menjadi solusi untuk memecah konsentrasi arus kendaraan. Ini penting agar tidak terjadi penumpukan ekstrem di satu titik seperti yang kita lihat hari ini,” ucap legislator PKB itu.


Iman menegaskan kalau pengembangan tersebut tetap harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat Bali, khususnya terkait penolakan terhadap pembangunan jembatan penghubung Jawa–Bali.


“Menambah atau memperkuat pelabuhan lain menuju Bali tentu tidak mengurangi penghormatan kita terhadap adat dan budaya masyarakat Bali yang tidak menghendaki pembangunan jembatan. Justru ini menjadi solusi yang seimbang—akses tetap terbuka, tanpa mengorbankan nilai-nilai adat istiadat setempat,” ujarnya.


Iman berharap pemerintah segera melakukan kajian komprehensif dan merealisasikan langkah konkret guna meningkatkan konektivitas Jawa–Bali.

PENYEBERANGAN KE BALI - Anggota DPR RI, Iman Sukri, mendesak pemerintah
PENYEBERANGAN KE BALI - Anggota DPR RI, Iman Sukri, mendesak pemerintah segera membuka jalur penyeberangan baru ke Bali, untuk mengatasi kemacetan kronis di jalur penyeberangan Jawa–Bali, terutama di Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk. (HO)

Kemacetan Ekstrem

Untuk diketahui, beberapa hari terakhir kemacetan panjang kembali terjadi di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

Pada momen mudik lebaran kemarin, kemacetan ekstrem juga terjadi di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, dengan antrean kendaraan mencapai 40–45 km pada 16–17 Maret 2026. 

Kondisi ini dipicu oleh lonjakan arus mudik Lebaran yang beririsan dengan mobilitas masyarakat Bali menjelang Hari Raya Nyepi.

Baca juga: Antrean di Gilimanuk Mulai Terurai, ASDP: Seluruh Kendaraan Telah Masuk Buffer Zone

Penyebab Utama Kemacetan

  • Lonjakan kendaraan: Arus mudik Lebaran bertepatan dengan persiapan Hari Raya Nyepi, sehingga terjadi pertemuan dua arus besar sekaligus.
  • Kapasitas dermaga terbatas: Jumlah kapal cukup banyak, tetapi dermaga di Gilimanuk tidak memadai untuk menampung arus kendaraan.

Dampak di Lapangan

  • Antrean kendaraan: Dilaporkan mencapai 40–45 km dari jalur Denpasar–Gilimanuk.
  • Kondisi pemudik: Sejumlah pemudik dilaporkan kelelahan, bahkan ada yang pingsan akibat terjebak berjam-jam di jalan.
  • Ekonomi & logistik: Distribusi barang terganggu karena truk logistik ikut terjebak dalam kemacetan panjang.

Upaya Penanganan

  • Kementerian Perhubungan (Menhub): Menyoroti pelanggaran truk logistik dan menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat.
  • Gapasdap (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan): Mendesak penambahan dermaga agar kemacetan tidak terus berulang.
  • Pengaturan arus kendaraan: Diperlukan rekayasa lalu lintas dan pembatasan kendaraan non-mudik untuk mengurai antrean.
Sesuai Minatmu
Sumber: Tribunnews.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Berita Terkini
Atas