Ringkasan Berita:

• Jusuf Kalla menilai WFH tidak efektif menghemat BBM karena konsumsi listrik tetap tinggi, bahkan berpotensi menurunkan produktivitas ASN di tengah krisis.
• Istana menjelaskan WFH adalah solusi jangka pendek untuk menekan konsumsi BBM tanpa mengganggu pelayanan publik dan kinerja ASN.
• Pemerintah menyiapkan transisi energi seperti kendaraan listrik, bioenergi B50, dan penguatan produksi BBM domestik untuk menjaga ketahanan energi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengkritisi kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan pemerintah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai dampak kondisi geopolitik global yang memengaruhi suplai BBM.

JK menilai apabila WFH  dimaksudkan untuk menghemat BBM, sangatlah kurang tepat. Pasalnya operasional gedung seperti lampu, AC, dan lainnya menggunakan listrik yang bersumber dari PLTU.

WFH kata JK justru bisa berpotensi membuat ASN tidak bekerja. Padahal saat krisis , produktivitas harus ditingkatkan.

Terkait hal tersebut, Staf Khusus Wakil Presiden, Nico Harjanto menjelaskan bahwa WFH merupakan langkah taktis pemerintah untuk menekan konsumsi BBM harian. Pemerintah terus memastikan bahwa WFH yang diterapkan tidak mengganggu produktivitas.

“WFH ini murni langkah taktis jangka pendek, sebuah quick relief untuk menekan konsumsi BBM harian, tanpa sedikit pun mengorbankan produktivitas dan pelayanan publik,” katanya melalui keterangan tertulis pada Kamis, (2/4/2026).

Selain langkah taktis jangka pendek, Pemerintah kata Nico memiliki solusi fundamental jangka panjang dalam menghadapi krisis energi. Solusi tersebut yakni mempercepat transisi energi.

“Namun, solusi fundamental pemerintah sesungguhnya ada pada transisi energi dalam jangka menengah dan panjang. Seperti mempercepat ekosistem kendaraan listrik, transisi bioenergi B50, hingga memperkuat infrastruktur dan produksi BBM domestik,” katanya.

Menurutnya pemerintah terus berusaha memberikan solusi secepat dan sebaik mungkin dalam menghadapi krisis energi. Langkah yang diambil tetap memperhatikan stabilitas perekonomian nasional.

“Krisis hari ini kita urai dengan cepat tanpa mengorbankan stabilitas perekonomian nasional, sembari terus membangun kedaulatan energi masa depan,” katanya.

Baca juga: Jusuf Kalla Ingatkan Risiko Pemerintah soal Wacana Pelonggaran Defisit APBN

Meskipun demikian kata Nico masukan dari JK selalu menjadi catatan penting bagi pemerintah.