Ringkasan Berita:

• Kebijakan work from home (WFH) satu hari per pekan bagi ASN dinilai sebagai langkah adaptif menghadapi dinamika geopolitik global sekaligus efisiensi energi 
• Grace Natalie menyebut kebijakan ini mendorong perubahan sistem kerja birokrasi yang lebih berorientasi pada kinerja berbasis digital
• Pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan dinas guna meningkatkan efisiensi serta mendorong penggunaan transportasi publik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang menetapkan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai sebagai langkah adaptif dalam merespons dinamika geopolitik global sekaligus upaya penghematan energi.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengatakan, kebijakan ini mencerminkan perubahan pendekatan dalam sistem kerja birokrasi yang lebih berorientasi pada hasil.

“PSI mendukung kebijakan WFH sebagai langkah adaptif menyikapi situasi geopolitik global. Kebijakan ini juga pelan-pelan bakal menggeser paradigma kehadiran fisik menjadi pencapaian kinerja. ASN didorong untuk fokus pada penyelesaian tugas di mana pun berada,” kata Grace, kepada wartawan Minggu (5/4/2026).

Grace menilai, penerapan WFH menjadi indikator kesiapan birokrasi dalam menghadapi era digital yang semakin berkembang, di mana teknologi memungkinkan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa harus bergantung pada kehadiran fisik di kantor.

“Dengan memanfaatkan teknologi, birokrasi kita membuktikan bahwa pelayanan publik tidak lagi dibatasi dinding kantor. Kualitas layanan harus tetap prima, bahkan lebih baik,” ujarnya.

Baca juga: Akses Medsos Anak di Bawah 16 Tahun Diblokir Mulai 28 Maret 2026, PSI: Demi Pertumbuhan yang Sehat

Grace juga menekankan pentingnya penerapan kebijakan secara terukur dan berbasis kinerja, agar tujuan peningkatan kualitas layanan publik tetap tercapai.

“Evaluasi berkala tetap harus dijalankan. Kita perbaiki yang masih kurang baik, penyempurnaan terus-menerus,” pungkas Grace.

Pemerintah menerbitkan kebijakan bekerja dari rumah selama satu hari dalam satu pekan, yakni hari Jumat, bagi aparatur sipil negara (ASN) di pusat dan daerah.

Kebijakan tersebut sebagai bagian dari adaptasi atas kondisi geopolitik global yang telah mengganggu rantai pasok energi.

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Kebijakan WFH tersebut diatur melalui surat edaran Menpan RB dan Mendagri. Dengan adanya WFH, diharapkan terjadi perubahan sistem kerja pemerintah menjadi lebih berbasis digital.

“Mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital kemudian,” katanya.

Selain WFH, kata Airlangga, pemerintah memutuskan untuk membatasi penggunaan mobil dinas hingga 50 persen, terkecuali untuk mobil dinas operasional dan kendaraan listrik. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan penggunaan transportasi publik lebih maksimal.

"Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik dan mendorong menggunakan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” katanya.

Pemerintah juga melakukan efisiensi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan perjalanan dinas luar negeri hingga 70 persen.

Pemerintah juga mengimbau agar jumlah hari serta ruas jalan untuk car free day ditambah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.