Ringkasan Berita:

• Maya, buruh produksi sandal di Sunter, mengaku telah 15 tahun bekerja sebagai buruh harian lepas tanpa perubahan status menjadi karyawan tetap 
• Kondisi itu membuat pendapatannya tidak menentu dan tanpa kepastian kerja 
• Dalam peringatan May Day 2026 di Monas, ia berharap ada kebijakan yang memberi kejelasan bagi buruh senior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seorang buruh mengeluhkan status kerjanya yang tak kunjung berubah meski telah bekerja selama belasan tahun.

Maya (41), buruh produksi sendal di kawasan Sunter, mengaku sudah 15 tahun bekerja sebagai buruh harian lepas.

Namun hingga kini, statusnya tidak pernah berubah menjadi karyawan tetap

"Kalau aku kan kerja ini buruh harian lepas," kata Maya di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (01/05/2026). 

Ia menjelaskan, sebagai buruh harian lepas, sistem kerja yang dijalani membuat pendapatannya tidak menentu.

Kondisi tersebut menurutnya sudah berlangsung lama tanpa ada perubahan, meski masa kerjanya terus bertambah.

Baca juga: Usai Jadi Menteri LH, Jumhur Hidayat Hadiri Hari Buruh di Monas: Buruh Bersatu di Era Prabowo

"Kita sudah lama, sudah 15 tahun tapi masih standarnya tuh begitu aja, statusnya tuh kontrak lepas aja gitu," jelasnya.

Maya berharap ada kebijakan yang mempertimbangkan masa kerja buruh, terutama bagi mereka yang sudah bekerja lebih dari satu dekade.

Ia juga menginginkan adanya kejelasan status bagi pekerja yang telah lama mengabdi.

"Maksudnya ke perusahaannya ada ininya, karyawan yang sudah sekian tahun tuh harusnya ditetapkan kayak gimana gitu," pungkasnya," ucapnya. 

Selain itu, ia menilai kondisi tersebut membuat para buruh seperti dirinya terjebak dalam situasi tanpa kepastian.

"Maksudnya karyawan kita masih 15 tahun ya stuck-nya di gini aja," ungkapnya.

Maya merupakan salah satu warga yang turut ikut menyampaikan aspirasinya dalam pernyataan May Day 2026 di Monas. 

Presiden Prabowo Subianto turut menghadiri peringatan Hari May Day di Monas. 

Dalam acara tersebut, Prabowo berpidato menjanjikan beberapa kebijakan yang berpihak pada buruh, salah satunya adalah tempat penitipan anak atau daycare.

Beberapa kebijakan lainnya juga disinggung, termasuk rativikasi Konvensi 188 tentang perikanan yang berkaitan dengan nelayan.