Kejar Target Bebas Malaria 2030, 80 Persen Daerah di Indonesia Sudah Nol Penularan

Ringkasan Berita:

• 80 persen wilayah kabupaten atau kota di Indonesia telah terbebas dari penularan penyakit Malaria
• Tujuh provinsi sudah mencapai status bebas penularan, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan
• Dari total kasus nasional, sekitar 95 persen atau 674.046 kasus malaria berasal dari wilayah Papua

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan terus berupaya agar Indonesia bebas malaria. 

Hingga 2026, sekitar 80 persen wilayah kabupaten atau kota telah terbebas dari penularan penyakit Malaria.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menegaskan bahwa eliminasi malaria bukan proses instan dan membutuhkan konsistensi jangka panjang.

“Secara kewilayahan, dari seluruh kasus malaria di Indonesia, 95 persen berasal dari kawasan Papua yang mencakup enam provinsi. Ini menjadi atensi kita bersama untuk bisa segera diwujudkan eliminasinya,” ungkapnya dalam website Kementerian Kesehatan, dilansir Sabtu (2/5/2026).

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan capaian signifikan yaitu 412 dari 514 kabupaten/kota atau sekitar 80 persen wilayah Indonesia telah dinyatakan bebas malaria.

Baca juga: Wamendagri Ribka Dorong Percepatan Regulasi Eliminasi Malaria di 6 Provinsi Papua

Tak hanya itu, tujuh provinsi juga sudah mencapai status bebas penularan, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.

Capaian ini menjadi bagian dari target besar pemerintah untuk mewujudkan Indonesia bebas malaria pada 2030, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Meski capaian wilayah bebas meningkat, jumlah kasus malaria justru mengalami kenaikan.

Pada 2025, tercatat sebanyak 706.297 kasus malaria, meningkat sekitar 30 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 543.965 kasus.

Baca juga: Pakar Kesehatan Soal KLB Malaria di Sulteng: Pekerja Tambang Harus Diawasi Ketat

Namun, peningkatan ini tidak serta-merta menunjukkan kegagalan.

Kemenkes menjelaskan, lonjakan terjadi karena upaya penemuan kasus yang lebih aktif serta sistem pelaporan yang semakin baik melalui Sistem Informasi Surveilans Malaria (SISMAL).

Artinya, lebih banyak kasus yang berhasil ditemukan dan dicatat, bukan semata-mata penularan yang meningkat.

Papua Jadi Fokus Utama

Sebagian besar kasus malaria di Indonesia masih terkonsentrasi di Tanah Papua.

Dari total kasus nasional, sekitar 95 persen atau 674.046 kasus berasal dari wilayah ini.

Kondisi ini menjadikan Papua sebagai fokus utama dalam upaya eliminasi malaria nasional.

Meski demikian, ada harapan yang mulai terlihat.

Kabupaten Maybrat di Papua Barat Daya berhasil meraih status bebas malaria, menjadi bukti bahwa eliminasi juga bisa dicapai di wilayah timur.

Untuk menekan angka kasus, Kemenkes menerapkan strategi khusus yang dikenal dengan TOKEN—Temukan, Obati, dan Kendalikan Vektor.

Pendekatan ini diperkuat dengan intervensi pada kelompok berisiko tinggi, seperti pekerja tambang, perambah hutan, aparat TNI/Polri, hingga masyarakat adat di wilayah terpencil.

Langkah yang dilakukan antara lain pembagian kelambu antinyamuk dan pemberian pengobatan pencegahan secara terarah.

Meski banyak daerah sudah bebas malaria, pemerintah mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai.

Risiko penularan kembali tetap ada, terutama karena mobilitas penduduk yang tinggi dan kondisi lingkungan tropis yang mendukung berkembangnya nyamuk Anopheles.

“Bagi daerah yang sudah bebas, perjuangannya belum selesai. Mempertahankan status tersebut tidak kalah beratnya. Ada beberapa daerah justru mengalami lonjakan kasus, bahkan sampai Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah sebelumnya dinyatakan bebas,” tegas Andi.

Upaya eliminasi malaria tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan.

Pengelolaan lingkungan seperti tambak, lahan bekas tambang, hingga rawa-rawa memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Eliminasi malaria adalah perjalanan panjang, bukan sekadar target angka.

Dengan capaian 80 persen wilayah bebas, Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. 

Namun, untuk mencapai 100 persen pada 2030, dibutuhkan satu hal penting: konsistensi bersama.