Ringkasan Berita:

• Tito Karnavian mengingatkan sejumlah kepala daerah yang bepergian ke luar negeri saat momen sibuk seperti Tahun Baru dan Idul Fitri.
• Tito menyebut ada pejabat yang berdalih sedang libur atau beribadah, namun ia menegaskan pelayanan kepada rakyat adalah kewajiban utama. 
• Kemendagri pun menolak pengajuan cuti massal tersebut, mengingat peran penting kepala daerah dalam menghadapi potensi bencana dan memastikan layanan publik tetap berjalan optimal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membongkar perilaku sejumlah kepala daerah yang abai terhadap tugas demi berlibur ke luar negeri saat momen hari raya. 

Hal tersebut disampaikan dalam acara deklarasi dan pengukuhan pengurus Perpukadesi periode 2026-2031 di Perpusnas, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Mendagri mengungkapkan rasa kecewanya terhadap pimpinan daerah yang justru meninggalkan wilayahnya saat mobilitas masyarakat sedang berada di puncak. 

Tito menilai tindakan tersebut tidak bertanggung jawab karena kepala daerah seharusnya bersiaga memantau situasi keamanan dan harga bahan pokok.

Fenomena ini ditemukan saat momen perayaan Tahun Baru dan Idul Fitri, di mana banyak pejabat daerah yang mengajukan izin cuti secara bersamaan. 

Tito menegaskan pihaknya telah mengambil tindakan tegas dengan menolak pengajuan tersebut demi kepentingan pelayanan publik.

"Tahun baru itulah puncak kegiatan masyarakat mobilitas tinggi ada yang merayakan natal perayaan tahun baru dan lain-lain, ini kok ada kepala daerah yang keluar negeri nggak tanpa izin lagi gitu kan," ujar Tito Karnavian dalam sambutannya.

Tito menceritakan bahwa saat dimintai keterangan, oknum kepala daerah tersebut berdalih bahwa kepergiannya dilakukan karena sedang masa libur.

 Jawaban itu dinilai tidak tepat mengingat peran krusial kepala daerah dalam mengoordinasikan jajaran Forkopimda di masa sibuk.

"Begitu kemudian kita panggil tanya kenapa kamu keluar negeri itu kan lagi banyak mobilitasnya arus mudik arus balik inflasi jaga harga-harga. Kan libur Pak ini, jawabnya gitu aja," ungkap Tito.

Kritik serupa juga dilontarkan Mendagri terkait pengajuan cuti massal untuk keperluan ibadah sunnah saat Lebaran. Ia mengingatkan bahwa kewajiban melayani rakyat harus didahulukan dibandingkan kepentingan pribadi.

"Ada juga yang masa mau ninggalin tempatnya izin alasannya buat ibadah. Saya bilang ibadah umrah ibadah bagus tapi sunnah tapi yang ini ibadah kepada rakyat ini ini wajib gitu," tegasnya.

Mendagri mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar, termasuk dalam mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) jika terjadi bencana.

 Kehadiran fisik seorang pemimpin di daerah sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan cepat dan koordinasi antarinstansi.

“Kalau ada apa-apa bencana gimana? banjir dan lain-lain kepala daerah yang punya anggaran kepala daerah ada belanja tidak terduga,” pungkasnya.