Ringkasan Berita:

• Dualisme kepemimpinan Partai Bulan Bintang antara Gugum Ridho Putra dan Yuri Kemal Fadlullah masih berlanjut 
• Gugum menegaskan status ketum belum final karena masih menunggu proses hukum di PTUN dan MK, menanggapi pernyataan Yusril Ihza Mahendra 
• Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan

Laporan Wartawan Tribunnews.com Mario Christian Sumampow
 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang terpilih lewat Muktmar VI, Gugum Ridho Putra menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pertimmbangan PBB, Yusril Ihza Mahendra terkait kepimpinan partai yang sah.

Diketahui sebelumnya, Yusril bilang PBB dengan Ketua Umum Yuri Kemal Fadlullah adalah kepengurusan yang sah.

Menurut Ridho, status sah atau tidak sah masih menunggu putusan pengadilan.

“Ya karena ini masih dalam proses hukum, tentu sah atau tidak sahnya itu nanti dengan bentuk keputusan hukum,” kata Ridho kepada wartawan, Selasa (05/05/2026).

Ia menyebut semua pihak masih memiliki klaim masing-masing. Namun tetap harus menghormati proses hukum yang berjalan.

Baca juga: PBB Gugat UU Parpol ke MK, Nilai Dominasi Pemerintah Picu Dualisme Sejak Orba

“Saya bisa saja juga bilang kita, bahwa yang sah adalah kita, dan memang yang sah sebetulnya kita karena kita dihasilkan dari proses Muktamar yang sah,” tuturnya.

Meski begitu, Gugum menegaskan pihaknya tidak ingin mendahului proses hukum.

“Tetapi kami menghormati proses hukum karena proses hukum juga sudah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedang berjalan juga di Mahkamah Konstitusi, maka kita tunggu proses itu,” ucap Gugum.

Diketahui saat ini terjadi dualisme di internal PBB.

Ada dua kubu yang mengklaim ihwal siapa sah yang menjadi sebagai ketua, yakni antara Gugum dan Yuri.

Gugum merupakan keponakan Yusril sementara Yuri adalah putra Yusril.

Gugum ditetapkan sebagai Ketua Umum PBB lewat Muktamar VI pada Januari 2025.

Semenetara, dikutip dari situs resmi PBB, Yuri Kemal Fadlullah ditunjuk sebagai Pejabat Ketua Umum DPP PBB melalui Sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) pada 11 Maret 2026.