Ringkasan Berita:

• Target swasembada beras di 2029 yang dicanangkan Pemerintah bisa direalisasikan lebih cepat di 2026 melalui produksi beras yang melimpah.
• Swasembada beras yang bisa direalisasikan lebih cepat tak lepas dari pasokan pupuk nasional yang melimpah, bahkan bisa diekspor ke Australia dan India.
• Pupuk dinilai memiliki dampak sistemik pada ketahanan pangan karena itu ketersediaan dan keterjangkauannya harus dijaga.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero) yang dinilai berhasil menjaga pasokan pupuk di tengah gejolak geopolitik global.

Hashim mengatakan, berdasarkan fakta dan data empiris, Indonesia saat ini dalam posisi yang relatif bagus dibandingkan dengan negara-negara lain, apalagi tetangga-tetangga kita.

Hashim mengatakan, di saat banyak negara menghadapi gangguan pasokan, Indonesia justru berada dalam posisi relatif aman. Bahkan, sejumlah negara melirik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk mereka. 

"Pak Rahmad, dirut Pupuk Indonesia baru bercerita kepada saya, bahwa banyak negara tetangga kita yang meminta bantuan kita, ya Pak Rahmat. Khususnya mengenai pupuk," ungkap Hashim di acara Economic Briefing 2026 dikutip Selasa, 5 Mei 2026. 

“Misalnya Australia yang minta 250 ribu ton urea dan India juga meminta ya, saya baca sebanyak 500 ribu ton. Lalu ada berbagai negara lainnya juga meminta. Ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam hal urea kita cukup beruntung,” kata Hashim.

DIa mengatakan, karena kerja keras dan persiapan dari jajaran Pupuk Indonesia, Indonesia bisa menjaga ketersediaan pupuk untuk menopang ketahanan pangan.

Baca juga: Krisis Pupuk Global Menguat, Indonesia Justru Berpotensi Ekspor

"Yang pertama mengenai keamanan pangan, food security. Di sini ternyata Kementerian Pertanian dikelola dan diurus oleh Menteri Pertanian Pak Amran Suleman, berserta kawan kita Pak Sudaryono sudah melaksakan program yang luar biasa, yaitu sekarang sudah menjadi swasembada pangan, khususnya swasembada beras," sebutnya.

"Sekarang sudah terdapat kurang lebih 4 juta ton lebih beras yang sudah disimpan di gudang-gudang Bulog, dan karena gudang Bulog dan pemerintah sudah penuh, sekarang sewa ke swasta. Dan kita berharap, tapi kita menunggu nanti 5 juta ton di dalam gudang-gudang pemerintah," sebutnya.

Menurut dia hal ini suatu prestasi yang luar biasa, yang melampaui semua prestasi yang dicapai di pemerintahan lama, khususnya pemerintahan Orde Baru di era Presiden Soeharto.

"Waktu itu Pak Harto tahun 1984 diberikan anugerah khusus dari FAO, Food and Agriculture Organization, itu tahun 1984. Karena kita swasta membada beras tahun 1984, dan Indonesia mengekspor beras."

"Saya jadi saksi hidup karena saya pedagang beras waktu itu. Indonesia mengekspor beras ke Vietnam tahun 1983, 1984, 1985. Nah ini sekarang pemerintah kita sudah mempercepat prosesnya, dan sekarang Indonesia amat kuat, sangat-sangat bertahan, ketahanan pangan sangat kuat," imbuhnya.

Menurut Hashim, capaian swasembada beras ini di luar ekspektasi, karena sebelumnya pemerintah menetapkan target swasembada beras di 2029. 

"Kalau swasembada pangan, tentu saja kita masih tergantung, misalnya gandum kita harus impor, kedele, kita harus impor. Tapi ada harapan mengenai kedelai, karena ternyata ada benih-benih yang cocok sekali bisa ditanam di Indonesia," ungkapnya.

Di forum yang sama, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan di tengah dinamika global, Indonesia memiliki peran strategis sebagai stabilisator pasokan pupuk kawasan. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menerapkan strategi yang tepat untuk mendukung industri pupuk. 

“Di sini saya harus sampaikan bahwa pemerintah sudah menerapkan sebuah strategi yang tepat karena pupuk adalah critical agro-input. Tanpa pupuk tentu kita tidak bisa berbicara produktivitas pertanian,” kata dia.

Menurut Rahmad, hal tersebut tercermin dalam kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang kemudian diperbarui menjadi Perpres Nomor 113 Tahun 2025. Kebijakan ini, kata dia, menekankan pentingnya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani.

“Pupuk itu mempunyai dampak sistemik pada ketahanan pangan. Maka itu pupuk harus dijamin dua hal, yaitu ketersediaan dan keterjangkauan," ujarnya.

"Berbicara mengenai ketersediaan, ini tidak hanya memastikan pabrik-pabrik kita bisa beroperasi, tetapi juga memastikan pupuk bisa diterima oleh petani sesuai dengan prinsip 7 Tepat,” kata dia.