Ringkasan Berita:

• Indonesian Audit Watch (IAW) melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan monopoli proyek Chromebook.
• Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menilai persoalan tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai proyek pengadaan barang, melainkan berkaitan dengan potensi penguasaan data masyarakat.
• Menurut Iskandar, ekosistem teknologi global membawa konsekuensi serius terhadap penguasaan data pengguna.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesian Audit Watch (IAW) melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan monopoli proyek Chromebook.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menilai persoalan tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai proyek pengadaan barang, melainkan berkaitan dengan potensi penguasaan data masyarakat.

Baca juga: Ruang Sidang Memanas, Jaksa dan Pengacara Nadiem Makarim Adu Mulut di Kasus Chromebook

“Kita tidak ingin korporasi merusak negara dengan memanfaatkan data anak-anak sekolah untuk kepentingan mereka, termasuk dalam ekosistem Google dan mitranya seperti PT Datascrip,” ujarnya.

Menurut Iskandar, ekosistem teknologi global membawa konsekuensi serius terhadap penguasaan data pengguna. Jika tidak diawasi, data masyarakat Indonesia berpotensi menjadi komoditas ekonomi bagi korporasi asing.

Baca juga: Eks Ketua BPK: Laporan Hasil Audit Kerugian Negara di Perkara Korupsi Laptop Chromebook Cacat

“Harapan kami KPPU bisa memanfaatkan kondisi ini untuk pembenahan agar tidak ada korporasi asing menunggangi data penduduk Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, IAW juga menyoroti berkembangnya opini publik di luar proses hukum yang dinilai tidak sehat dan berpotensi memengaruhi persepsi terhadap kasus yang sedang berjalan.

Iskandar mengingatkan agar tidak ada pihak yang melakukan propaganda atau pembelaan di luar mekanisme persidangan, termasuk terkait nama Nadiem Makarim.

“Kami meminta siapapun tidak melakukan propaganda atau opini di luar sidang terkait pembelaan terhadap saudara Nadiem Makarim,” ujarnya.

Ia bahkan mengkritik sebagian kalangan, termasuk akademisi, yang dinilai terlibat dalam pembelaan di luar forum hukum.

“Kami lihat banyak akademisi melakukan perbuatan-perbuatan amoral dengan membela hal-hal yang tidak selayaknya di luar peradilan,” katanya.

IAW menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati tanpa intervensi opini publik yang liar.

“Kita tidak mau mengatakan orang itu benar atau tidak benar. Biar peradilan yang mengungkap,” tegas Iskandar.

Dalam konteks global, ia menilai praktik monopoli teknologi bukan hal baru, namun harus diantisipasi secara serius di Indonesia.

“Indikasinya cenderung seperti itu dari fakta persidangan dan data yang kita ungkapkan. Semoga KPPU bisa membuktikan itu karena sudah terbuka, terang benderang,” pungkasnya.

Baca juga: Sidang Chromebook Ditunda Setelah Nadiem Mengeluh Sakit, Jaksa: Menurut Dokter Dia Sehat

Dakwaan dalam Kasus Chromebook

Dalam kasus ini, eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama tiga terdakwa lainnya disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp 2,1 triliun. 

Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp 809 miliar. Angka ini disebut berasal dari investasi Google ke Gojek atau PT AKAB.

Sementara, Mulyatsyah disebut menerima 120.000 dollar Singapura dan 150.000 dollar Amerika Serikat.

Nadiem disebutkan telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga membuat Google menjadi satu-satunya penguasa pengadaan TIK, salah satunya laptop, di ekosistem teknologi di Indonesia. 

Hal ini dilakukan dengan mengarahkan agar kajian pengadaan mengarah pada satu produk, yaitu perangkat berbasis Chrome yang merupakan produk Google. 

Perbuatan ini Nadiem lakukan bersama tiga terdakwa lainnya, yaitu Eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief; Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Mulyatsyah; serta Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus KPA, Sri Wahyuningsih.

Atas perbuatannya, Nadiem dan terdakwa lainnya diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.