Populer Nasional: Update Harta Kekayaan Prabowo - Susno Duadji Tanggapi Terbongkarnya Markas Judol
Mahfud MD usul agar parliamentary threshold (PT) dihapus menjadi 0 persen demi mencegah suara rakyat terbuang pada pemilu.
Penulis:
Wahyu Gilang Putranto
Editor:
Bobby Wiratama
TRIBUNNEWS.COM - Berikut sejumlah berita nasional populer dalam 24 jam terakhir, dirangkum pada Selasa (11/5/2026).
Sorotan berita nasional kali ini mencakup usulan mantan Menko Polhukam Mahfud MD agar parliamentary threshold (PT) dihapus menjadi 0 persen demi mencegah suara rakyat terbuang pada pemilu.
Di sisi lain, eks Kabareskrim Polri, Susno Duadji meminta polisi mengusut tuntas jaringan judi online internasional di Hayam Wuruk hingga aktor pelindung dan penyandang dananya.
Dari perkembangan kasus penyiraman air keras, aktivis KontraS Andrie Yunus masih menjalani perawatan intensif dan operasi lanjutan di RSCM.
Selain itu, Wakil Ketua MPR Akbar Supratman meminta maaf atas kontroversi penilaian dalam final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalimantan Barat.
Sementara laporan terbaru menunjukkan harta kekayaan Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp2,062 triliun.
1) Tanggapan Susno Duadji soal Markas Judol Libatkan Ratusan WNA di Hayam Wuruk Terbongkar
MARKAS JUDOL - Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap ratusan Warga Negara Asing (WNA) di wilayah perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat, Minggu (10/5/2026). Adapun total 321 WNA ini akan dipindahkan ke kantor Imigrasi untuk proses lebih lanjut.(HO/IST/HO/Polri)
Pengungkapan markas judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, yang melibatkan ratusan warga negara asing (WNA) menuai sorotan berbagai pihak.
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol (Purn.) Susno Duadji, turut angkat bicara terkait penggerebekan yang dilakukan Bareskrim Polri tersebut.
Menurut Susno, aparat penegak hukum perlu mengusut tuntas jaringan di balik operasional judi online itu, termasuk aliran dana hingga pihak yang diduga menjadi pelindung maupun penyandang fasilitas para pelaku.
Dari 321 orang yang ditangkap, Polisi telah menetapkan 275 orang menjadi tersangka, dengan 274 di antaranya merupakan WNA dan satu WNI.
2) Kekayaan Prabowo Naik Rp4 Miliar
Harta kekayaan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 telah dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dikutip dari elhkpn.kpk.go.id pada Senin (11/5/2026), total harta Prabowo mencapai Rp2.062.241.012.691 (Rp2,062 triliun).
Dalam dokumen tersebut, harta milik Prabowo dilaporkan pada 31 Maret 2026.
Prabowo tercatat memiliki 10 bidang tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Selatan dan Bogor, Jawa Barat dengan total nilai mencapai Rp323.758.593.500 (Rp323,75 miliar).
Dirinya juga memiliki kendaraan berupa delapan mobil dan satu sepeda motor senilai Rp1.258.500.000 (Rp1,25 miliar).
3) Kondisi Terkini Aktivis KontraS Andrie Yunus: Jalani Operasi Wajah dan Bibir, Masih Rawat Intensif
MASIH DIRAWAT- Kondisi kesehatan Aktivis KontraS, Andrie Yunus, korban penyiraman air keras yang terjadi pada 12 Maret 2026 lalu, dikabarkan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.(Tribunnews.com/(ISTIMEWA/Tribunnews.com/Rahmat Fajar Nugraha))
Kondisi kesehatan Aktivis KontraS, Andrie Yunus, korban penyiraman air keras yang terjadi pada 12 Maret 2026 lalu, dikabarkan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.
Andrie Yunus dilaporkan baru saja kembali menjalani serangkaian tindakan operasi besar untuk memulihkan luka bakar akibat zat kimia tersebut.
Jane Rosalina Rumpia dari KontraS yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), mengungkapkan korban baru saja melewati prosedur operasi pada bagian wajah hingga bibir.
"Per minggu kemarin, Andrie Yunus telah mengalami operasi kembali, itu operasi pada bagian kanan wajah, leher, dan beberapa bagian lainnya, termasuk pada bibir korban yang kemudian harus dijahit di RSCM," kata Jane Rosalina Rumpia di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (11/5/2026).
Menurut Jane, kondisi Andrie Yunus saat ini belum stabil sepenuhnya sehingga masih membutuhkan pengawasan medis yang ketat.
4) Wakil Ketua MPR Akbar Supratman Minta Maaf atas Kelalaian Juri Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalbar
FINAL LCC EMPAT PILAR - Suasana Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Sabtu (9/5/2026). Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas insiden penilaian dalam lomba tersebut dan menegaskan akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja dewan juri dan sistem perlombaan.(Istimewa)
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas insiden penilaian dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada Sabtu (9/5/2026). Ia menegaskan akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja dewan juri dan sistem perlombaan.
Akbar menyayangkan insiden tersebut dan menekankan pentingnya juri bersikap objektif serta responsif terhadap keberatan peserta di lapangan. LCC Empat Pilar MPR RI 2026 digelar di Pontianak dan diikuti sembilan sekolah menengah atas di Kalbar.
"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," ujar Akbar dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Senin (11/5/2026).
Tiga peserta final adalah SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau. Keramaian di media sosial terjadi pada saat sesi rebutan jawaban dengan pertanyaan mengenai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota BPK.
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertama kali bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan oleh presiden. Pihak juri kemudian memberikan nilai minus 5 untuk jawaban Regu C ini.
5) Mahfud MD Usul 'Parliamentary Threshold' 0 Persen: Cegah Suara Rakyat Terbuang
AMBANG BATAS PARLEMEN - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). (Fersianus Waku)(Tribunnews.com/Fersianus Waku)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengusulkan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dihapus menjadi 0 persen pada pemilu mendatang.
Menurut Mahfud, hal ini perlu dilakukan untuk memastikan setiap suara yang diberikan oleh rakyat dalam pemilu tetap memiliki nilai dan terkonversi menjadi kursi di parlemen.
"Caranya kalau bisa, ya ada tanpa threshold," kata Mahfud dalam diskusi yang digelar Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
"Tapi kalau mau dipaksakan juga threshold, ada cara kedua, yaitu eh bukan parliamentary threshold tapi fraksi threshold," ujarnya menambahkan.
Mahfud mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena suara terbuang pada pemilu sebelumnya.
(Tribunnews.com)
Baca tanpa iklan
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.