Ringkasan Berita:

• Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, sebagai momentum untuk memperkuat persatuan nasional.
• Menurut Prasetyo Hadi, kehadiran Presiden bertujuan menyatukan pandangan dan kekuatan bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan menjaga perekonomian nasional.
• Dalam rapat tersebut, Prabowo akan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), merupakan momentum untuk perkuat persatuan. 

Menurut Prasetyo hadirnya Presiden pada rapat paripurna DPR bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.

“Kebetulan tanggal 20 hari kebangkitan nasional jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa,” kata Prasetyo, Selasa, (19/5/2026).

Penyatuan pandangan tersebut kata Prasetyo menjadi penting, terutama dalam menjaga perekonomian nasional.

“Terutama didalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” katanya.

DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna pada Rabu (20/5/2026) besok.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir pada rapur besok.

"Ya, rencananya seperti itu ya (Prabowo hadir Rapat Paripurna)," ungkap Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Adapun agenda rapat paripurna besok yakni membahas Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah.

Prabowo, kata Saan, akan menyampaikan langsung kebijakan fiskal pemerintah untuk 2027.

"Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh presiden," ucap Saan.

Baca juga: Besok DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RAPBN 2027, Prabowo Direncanakan Hadir

Menurut Saan, hal tersebut merupakan pertama kalinya kepala negara menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI.