Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kelompok buruh agar tidak terus-menerus menuntut di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang tidak menentu. 
• Prabowo mengingatkan pentingnya sinergi dan saling pengertian antara pekerja dan pemberi kerja.
• Menurutnya, pelaku usaha saat ini juga tengah berjuang keras untuk memenuhi kewajiban finansial mereka.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kelompok buruh agar tidak terus-menerus menuntut di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang tidak menentu. 

Pesan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

Baca juga: Nelayan Masih Kesulitan Solar dan Es Batu, Prabowo Siapkan Intervensi Besar

Prabowo mengingatkan pentingnya sinergi dan saling pengertian antara pekerja dan pemberi kerja.

Menurutnya, pelaku usaha saat ini juga tengah berjuang keras untuk memenuhi kewajiban finansial mereka.

"Pengusaha dan pemerintah harus kerjasama, saya ingatkan buruh jangan kau minta aja terus. pengusaha pengusaha juga kerja keras harus bayar kredit ke bank, tapi pemerintah ingin bekerja sama," ujar Prabowo saat memberikan pidato mengenai penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Sebagai solusi, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah terus mengucurkan berbagai program jaring perlindungan sosial.

Langkah ini diambil agar beban yang dipikul oleh para pengusaha dalam mengayomi pekerja tidak menjadi terlalu berat.

Baca juga: Serikat Buruh dan Driver Ojek Daring Ancam Akan Demo Jika Perpres Ojol Tak Kunjung Dijalankan

"Kita banyak berikan perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat dan kita terbuka kalau ada pengusaha yang sulit lapor kepada kita, kalau dia minta penurunan tarif ya kita bantu ya untuk sementara. Jangan minta terus menerus penurunan tarif pajak. kita mengerti krisis dunia kita mengerti, kita akan bantu," lanjutnya.

Di sisi lain, Prabowo menyebut pihaknya juga akan membantu terkait lambatnya birokrasi perizinan di tanah air. Ia mendesak agar praktik mempersulit pengusaha segera dihentikan.

“Pemerintah harus memperbaiki semua institusi kita agar iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu, kalau Malaysia bisa izin 2 minggu kenapa kita harus izin 2 tahun, memalukan," tandasnya.