Ringkasan Berita:

• Lumbung Informasi Rakyat merilis penelitian yang menemukan masih terbatasnya akses layanan MBG di wilayah tertinggal dan sangat tertinggal.
• Hasil pemetaan menunjukkan 521 dari 574 kecamatan tertinggal dan sangat tertinggal (90,8 persen) belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 
• Dari 18 kabupaten sangat tertinggal hanya terdapat 9 titik SPPG, sementara 12 kabupaten tertinggal memiliki 68 titik yang belum merata.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) meluncurkan platform pemantauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bernama MBG Lens.

Bersamaan dengan peluncuran tersebut, LIRA juga merilis hasil penelitian yang menunjukkan masih terbatasnya akses layanan MBG di wilayah tertinggal dan sangat tertinggal.

Peneliti LIRA, Ibmar, menjelaskan bahwa salah satu indikator utama pelaksanaan MBG adalah keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Namun, hasil pemetaan yang dilakukan menunjukkan sebagian besar wilayah tertinggal belum memiliki fasilitas tersebut.

“Dari 574 kecamatan yang masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal, sebanyak 521 kecamatan atau sekitar 90,8 persen belum memiliki satu pun titik SPPG. Ada semacam kesenjangan yang cukup lebar antara target universal program dan kapasitas layanan yang tersedia di lapangan,” ujar Ibmar kepada wartawan, Selasa (2/5/2026).

Menurutnya, daerah dengan tingkat kerentanan pembangunan yang lebih tinggi justru belum memperoleh perhatian yang proporsional dalam distribusi layanan MBG.

Ibmar mengungkapkan, dari 18 kabupaten berstatus sangat tertinggal hanya terdapat sembilan titik SPPG. Sementara pada 12 kabupaten tertinggal ditemukan 68 titik SPPG, namun penyebarannya masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Temuan tersebut, kata Ibmar, menunjukkan bahwa akses terhadap layanan MBG belum sepenuhnya ditentukan oleh tingkat kebutuhan masyarakat.

“Wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan tantangan pembangunan paling besar justru menjadi wilayah yang paling sedikit memperoleh layanan. Sebaliknya, daerah yang relatif lebih siap secara administratif dan infrastruktur cenderung lebih mudah mendapatkan akses,” katanya.

Sementata itu, Presiden LIRA, Andi Syafrani, menilai hasil penelitian tersebut menjadi pengingat bahwa masih terdapat pekerjaan rumah besar dalam implementasi MBG.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga sejauh mana layanan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

“MBG dibangun di atas semangat keadilan sosial. Karena itu, daerah tertinggal dan sangat tertinggal semestinya menjadi perhatian utama dalam pengembangan layanan. Jika sebagian besar wilayah tersebut belum memiliki akses terhadap SPPG, maka ada pertanyaan penting yang perlu dijawab mengenai arah dan prioritas implementasi program ini,” kata Andi.

Dia menilai pemerintah perlu menjadikan ketimpangan distribusi layanan sebagai persoalan kebijakan yang memerlukan langkah korektif.

Menurut Andi, tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur memang menjadi hambatan nyata di sejumlah daerah. Namun kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda perluasan layanan kepada masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi.

Andi berharap temuan dalam MBG Lens dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk mempercepat pemerataan layanan MBG, khususnya di wilayah tertinggal dan sangat tertinggal yang hingga kini belum memiliki akses terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Baca juga: Prabowo Kunjungi SPPG Palmerah, Tinjau Green House, Fasilitas Hidroponik, hingga Dapur Utama

“Program publik pada dasarnya hadir untuk menjangkau kelompok yang sulit dijangkau. Apabila distribusi layanan lebih banyak mengikuti kesiapan infrastruktur daripada tingkat kebutuhan masyarakat, maka kelompok yang paling rentan berpotensi terus tertinggal,” katanya.