Ringkasan Berita:

• Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah meminta bukti dugaan keterlibatan anggota TNI segera diserahkan.
• TNI menegaskan tidak melakukan operasi pengintaian terhadap aktivis sipil dan siap menindaklanjuti laporan.
• Islah Bahrawi mengaku diawasi sejak Mei 2026, menduga sembilan orang terlibat pengintaian tersebut.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah meminta pihak yang mengeklaim telah mengidentifikasi anggota TNI dalam dugaan pengintaian terhadap aktivis sipil agar menyerahkan data tersebut kepada institusi TNI.

"Terkait identifikasi, ini kan dugaan. Kalau ada datanya, silakan infokan. Pastinya TNI akan menindaklanjuti," kata Nasrullah saat dikonfirmasi Tribunnews, Sabtu (06/06/2026).

Nasrullah menyampaikan hal itu saat dimintai tanggapan mengenai pengakuan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, yang sejumlah orang diduga mengintainya telah teridentifikasi sebagai anggota TNI.

Nasrullah menegaskan TNI tidak melakukan operasi pengintaian terhadap aktivis sipil.

"Tidak ada," ujarnya.

Sebelumnya, Islah Bahrawi mengaku rumah dan keluarganya menjadi sasaran pengawasan oleh orang tidak dikenal sejak Mei 2026. 

Dari sejumlah foto dan rekaman video yang berhasil dikumpulkan, ia menduga sembilan orang terlibat dalam aktivitas pengintaian tersebut.

"Ada beberapa gambar yang sudah kita dapatkan, enam orang itu ternyata teridentifikasi sebagai anggota TNI. Saya perjelas, anggota TNI," kata Islah saat diwawancarai di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jumat (05/06/2026).

Namun, Islah mengaku belum dapat memastikan asal kesatuan maupun satuan kerja dari orang-orang yang disebutnya telah teridentifikasi tersebut.

"Tapi lebih jauh dari itu kita belum bisa menjelaskan ini di kesatuan mana, di satuan kerja yang mana," sambungnya.

Baca juga: Islah Bahrawi Ungsikan Keluarga ke Luar Pulau dan Luar Negeri Setelah Dikuntit Orang Tak Dikenal

Diduga Terkait Kritik terhadap Pemerintah

Islah menduga pembuntutan dan pengawasan yang dialaminya berkaitan dengan sikap kritis yang selama ini ia sampaikan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

"Suara-suara kritis di media sosial, juga di banyak kesempatan saya selalu mengkritisi pemerintah, terutama hal-hal yang menyangkut tidak pro rakyat," jelasnya.

Atas dugaan teror tersebut, Islah mengatakan akan berkoordinasi dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil untuk melakukan investigasi lebih lanjut. 

Ia juga membuka kemungkinan menempuh jalur hukum dengan melaporkan peristiwa itu kepada aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun Polisi Militer TNI.

"Kita akan berdiskusi ke mana arah laporan kita, bisa ke Polres atau ke Polda atau ke POM TNI," pungkasnya.