Ringkasan Berita:

• Pemerintah berencana mengubah skema subsidi dari barang fisik menjadi BLT yang ditargetkan mulai berjalan pada akhir 2026 melalui sistem identitas digital tunggal.
• Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, seluruh bantuan sosial akan disalurkan langsung ke penerima dengan nilai akumulatif sekitar Rp5,4 juta per orang.
• Sistem baru akan memanfaatkan AI dan GovTech untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan mendukung pengembangan UMKM.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto segera merombak skema penyaluran subsidi dari berbasis barang fisik menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditargetkan menggunakan Artificial Intelligence (AI). 

Kebijakan ini diproyeksikan mulai berjalan pada akhir 2026 seiring peluncuran identitas digital tunggal.

Nantinya, akumulasi nilai bantuan sosial uang tunai mencapai Rp5,4 juta per penerima.

Pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurut Luhut, fondasi utama dari perubahan sistem ini adalah penerapan identitas digital tunggal yang saat ini sedang dimatangkan oleh pemerintah. Sistem ini akan memastikan setiap kucuran dana bantuan sosial langsung tepat sasaran ke rekening masyarakat yang membutuhkan.

"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID, yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted,” ucap Luhut.

Luhut menyatakan bahwa era bansos dalam bentuk barang akan segera diakhiri.

Seluruh program bantuan pemerintah akan dikonsolidasikan menjadi satu pintu dalam wujud uang tunai.

"Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima, karena rata-rata kita kumpulkan semua, bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp5,4 juta rupiah per orang," jelasnya.

Tidak sekadar membagikan uang tunai, kata Luhut, pemerintah akan memanfaatkan kapabilitas AI untuk mengelompokkan profil penerima bantuan.

Pemantauan data secara terpusat ini diharapkan mampu menaikkan kelas masyarakat miskin menjadi pelaku usaha baru yang terverifikasi.

"Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI, nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat apa namanya UMKM dengan tentu memberikan core yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena tadi government teknologi,” tambah Luhut.

Dijelaskan Luhut, transisi kebijakan dari subsidi barang ke uang tunai ini menjadi bagian dari visi besar digitalisasi pemerintahan (GovTech) yang tengah dibangun oleh talenta lokal Indonesia. 

Ia menjelaskan sistem baru ini dinilai sebagai langkah berani untuk negara dengan populasi raksasa demi meminimalkan korupsi dan memastikan transparansi distribusi kekayaan negara.

Baca juga: Baleg DPR Sebut RUU Satu Data Bisa Akhiri Kekacauan Bansos hingga BPJS

"Jadi ini pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada akhir, awal tahun depan yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI. Nah ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi seperti disinggung, semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini. Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia," tutupnya.